Indonesiainside.id, Jakarta – Dengan dalih tidak ramah lingkungan, Pemerintah bakal menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite tahun 2022. Wacana ini sontak membuat kaget publik tanah air.
Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri malah menganggap bahwa pemerintah sedang berbisnis dengan rakyat. Jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan, kata Salim, pemerintah lebih kental memaksa rakyat menjadi konsumen. Juragannya adalah pemerintah.
Dia juga menyayangkan hal itu karena pemerintah melakukan pendekatan bisnis ke rakyat dalam sebuah kebijakan. Alih-alih menggunakan relasi rakyat dan pemerintah yang melayani. Malah jadi juragan.
Padahal, BM adalah kebutuhan dasar energi seluruh rakyat. Kebutuhan dasar mestinya memakai logika konstitusi, bukan logika bisnis. Pemerintah sebagai juragan ingin mendapatkan keuntungan lebih demi menutupi ketidakmampuan mengelola keuangan negara.
“Dan itu didapat dari memaksa rakyat membeli barang dagangannya yang lebih mahal dengan menghapus premium dan pertalite,” ujar Salim Segaf dalam keketerangannya, dilansir pks.id, Rabu (29/12).
Salim mengungkapkan memaksa rakyat membeli BBM lebih mahal pada saat proses bangkit dari kesulitan Pandemi adalah tindakan tidak berempati. Dia menyebut jelang pergantian tahun, banyak kebutuhan pokok terkerek naik tak karuan.
“Bahan pokok seperti telur, cabai, minyak goreng yang jadi kebutuhan pokok melonjak naik. Kini BBM subsidi akan dihapus dan masyarakat dipaksa membeli BBM yang lebih mahal,” katanya.
Jadinya, rakyat sudah susah saat pandemi, mau bangkit perlahan, tapi diberi beban berat. “Di mana hati nurani pemerintah,” ujar Salim.
Bagi Salim, daya beli masyarakat harus dijaga dengan tidak menambah beban baru pengeluaran rumah tangga dengan memaksa publik hanya membeli BBM jenis Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.
Dia menilai Pemerintah memakai formulasi UU Cipta Kerja pada penetapan UMP yang berimbas pada kenaikan tak lebih dari 1 persen dengan dalih menyesuaikan pertumbuhan ekonomi yang masih sulit. Tapi logika terbalik dipakai untuk memaksa pengeluaran rumah tangga lebih tergerus dengan menghapus premium dan pertalite dengan dalih lingkungan.
“Rakyat bisa melihat pemerintah kita menjadikan masyarakat sebagai sapi perah menutup defisit neraca keuangan negara,” tutur dia.
Salim juga mencium aroma bisnis pada saat impor BBM justru naik pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak dan gas bumi (migas) pada Maret 2021 melonjak 74,74%, menjadi 2,28 miliar dollar AS dari 1,30 miliar dollar AS pada Februari 2021.
“Impor tumbuh pesat pada saat yang sama memaksa publik membeli BBM nonsubsidi demi keuntungan yang lebih besar,” kata Salim. (Aza)