Indonesiainside.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 60 investor yang sedang dalam proses evaluasi oleh Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN. Dari total 220 investor yang terlibat, 45 di antaranya telah melakukan groundbreaking, sementara 60 investor lainnya tengah dalam proses evaluasi lebih lanjut.
“Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukan groundbreaking. Sekarang sisanya, nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada sekitar 60-an investor, ini akan kita coba percepat lagi,” ujar dia di Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (8/8).
Di antara 60 investor tersebut, dua di antaranya berasal dari luar negeri, yaitu dari China dan Jepang. “Ada dua dari luar negeri, dari Jepang dan satunya lagi dari China,” kata Basuki. Kedua investor internasional ini akan fokus pada sektor properti di IKN, mencakup pembangunan perumahan, hotel, dan kantor. “Fokusnya sektor properti, jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor,” jelasnya.
Basuki juga menjelaskan bahwa peranannya dalam Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN adalah untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai sebelumnya, dengan tujuan membantu Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dalam mempercepat proses investasi.
“Supaya Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadalia membantu untuk mempercepat. (Satgas) itu sudah lama, karena dulu Otorita IKN minta ada satgas-satgas, yang jadi ini yang Satgas untuk percepatan investasi di IKN,” kata dia.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024. Satgas ini bertujuan untuk mempercepat persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Satgas ini juga bertanggung jawab kepada Presiden RI dan dirancang untuk mempermudah perizinan berusaha, kemudahan berusaha, serta fasilitas penanaman modal lintas sektor dan kewenangan.