Purbaya: Tak Akan Ada Tax Amnesty Lagi, DJP Diminta Jaga Kepercayaan Publik

Indonesiainside.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan kembali menggelar program tax amnesty atau pengampunan pajak selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, kecuali atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Media Briefing di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

“Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya.

Indonesia diketahui telah dua kali melaksanakan program tax amnesty, yakni pada 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II pada 2022.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya.

Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan tidak menafsirkan isu tersebut secara berlebihan karena pemerintah memastikan pemeriksaan tersebut tidak akan dilakukan.

“Jadi itu enggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar menjaga iklim usaha dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya keberlanjutan reformasi perpajakan tetap baik,” ujarnya.

Menurut Purbaya, seluruh kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan dunia usaha ke depan harus lebih dulu dikaji oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan kepada publik.

Ia juga mengingatkan peserta tax amnesty jilid II agar segera merealisasikan komitmen repatriasi aset dari luar negeri ke Indonesia.

“Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun. Kalau ketahuan enggak dimasukin, saya sikat,” tegasnya.

Purbaya menambahkan pemerintah tetap memberi ruang waktu sekitar enam bulan ke depan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban repatriasi aset tersebut.

Selain itu, ia memastikan ke depan hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengumumkan kebijakan perpajakan guna menghindari simpang siur informasi di masyarakat.

“Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu,” katanya.

Tinggalkan Komentar