Indonesiainside.id – Pemerintah akhirnya bersikap tegas terhadap praktik penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan terhadap para pekerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang masih melakukan tindakan tersebut.
“Jadi besok (Selasa, 20/5), kemungkinan besar kita akan langsung mengeluarkan Surat Edaran (terkait sanksi perusahaan yang lakukan penahanan ijazah). Nanti Pak Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli) yang menyampaikan langsung,” ujar Wamenaker yang akrab disapa Noel di Jakarta, Senin (19/5).
Langkah ini merupakan respons atas maraknya laporan penahanan ijazah oleh perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus disertai dengan permintaan tebusan. Praktik tersebut, menurut Noel, sudah masuk kategori pelanggaran hukum pidana.
“Bentuk pemerasan dan penggelapan seperti ini ada pasal KUHP-nya. Jadi ini peringatan keras untuk pelaku usaha yang masih melakukan praktik penahanan ijazah,” tegasnya.
Penerbitan SE dianggap sebagai langkah cepat, sembari menyiapkan regulasi yang lebih permanen dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Noel menjelaskan bahwa harmonisasi kebijakan untuk Permenaker membutuhkan waktu, sehingga SE menjadi solusi sementara untuk segera menindak perusahaan nakal.
“Untuk sementara SE, kemudian akan kita naikkan tingkatnya, bisa berupa Permenaker. SE dilakukan karena yang paling cepat, sementara Permenaker butuh waktu cukup lama, harus ada proses harmonisasi dan sebagainya,” jelasnya.
Tak hanya melalui regulasi administratif, Noel menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tetap membandel.
“Pertama, kita segel tempat usahanya. Kedua, kita akan menindak dengan bentuk penahanan yang (kewenangannya) ada di polisi dan penegak hukum. Ketiga, kita akan geledah. Ini bentuk dan sikap negara,” ujarnya tegas.
Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini menghambat dunia usaha. Sebaliknya, ini adalah bentuk pembinaan untuk menghapus praktik-praktik buruk yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Ini bukan bentuk menghalang-halangi bisnis, kami hanya ingin membina mereka agar praktik yang puluhan tahun ini terjadi untuk dihentikan. Itu berlaku di mana pun perusahaannya,” pungkas Noel.