Pemerintah Larang Penggunaan Sawah Jadi Pembangunan Perumahan

Perlindungan Ketahanan Pangan: Larangan Penggunaan Lahan Sawah untuk Perumahan
Jakarta, 17 April 2025 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk melindungi ketahanan pangan Indonesia dengan melarang penggunaan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan. Dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4), Ara menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan perumahan rakyat dan ketahanan pangan nasional.

Ara menekankan bahwa meskipun pembangunan rumah untuk rakyat merupakan prioritas, hal ini tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tetapi kita juga mau ketahanan pangan dan swasembada pangan. Jadi, lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan,” ujar Ara. Dia menjelaskan bahwa tantangan sektor perumahan harus diselesaikan tanpa merusak produktivitas pangan yang vital bagi Indonesia.

Kementerian PKP, menurut Ara, berkomitmen untuk mencari solusi mengenai lahan perumahan yang strategis namun tidak mengganggu fungsi pertanian. “Kita akan bekerja keras mencari lahan yang tepat dan strategis, tetapi bukan lahan pertanian yang produktif,” tambahnya. Ara juga menyebutkan akan mengadakan pertemuan dengan para pengembang dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mendiskusikan cara terbaik dalam menangani keterbatasan lahan perumahan di Jawa Barat, yang semakin terhambat oleh perlindungan terhadap lahan sawah.

Lebih jauh lagi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan pentingnya sinergi dalam pengadaan lahan untuk memastikan program-program ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan 3 juta rumah tidak mengganggu sektor pertanian. “Kita harus melindungi lahan persawahan agar tidak terganggu oleh pembangunan perumahan atau pabrik,” ujar Nusron, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.

Larangan penggunaan sawah untuk perumahan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan rakyat tanpa menurunkan kualitas dan ketersediaan pangan. (Aza)

Tinggalkan Komentar