Mendes Minta Seluruh Unit Kerja Dukung Kopdes Merah Putih, Program Strategis Nasional Presiden Prabowo

Indonesiainside.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Desa dan PDT untuk menyukseskan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Ini merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo. Kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Jadi tidak ada unit kerja yang lepas dari Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Yandri saat membuka Rapat Kerja Kementerian Desa dan PDT di Jakarta, Jumat (10/10).

Ia menegaskan, dukungan penuh dari seluruh jajaran kementerian dibutuhkan agar Kopdes Merah Putih benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yandri, Kopdes Merah Putih merupakan salah satu solusi konkret pembangunan desa, karena mendorong kolaborasi lintas sektor dan membuka peluang usaha baru di tingkat lokal. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelurusan informasi publik agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai konsep koperasi ini.

“Kita harus aktif menjelaskan manfaat dan tujuan Kopdes Merah Putih. Kalau koperasi ini berjalan baik, maka desa tertinggal bisa naik menjadi desa berkembang, desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju bisa naik kelas menjadi desa mandiri,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (9/10), Yandri menandatangani Keputusan Bersama tentang Percepatan Pembangunan Fisik dan Operasionalisasi Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen antarkementerian dan lembaga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memperluas lapangan kerja melalui penguatan Kopdes Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengadaan alat transportasi untuk memastikan operasional koperasi berjalan optimal dan menjangkau seluruh wilayah pedesaan.

Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap 48 nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Kemendes PDT dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah mitra swasta.

“Jangan sampai hanya sekadar tanda tangan. Itu harus diberi tanggung jawab dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama serta realisasi di lapangan. Jangan sampai berhenti di atas kertas,” tegas Yandri.

Tinggalkan Komentar