Sembilan Sektor Ini Akan Dibuka di Masa Prakondisi, Pariwisata Tak Termasuk

Indonesiainside.id, Jakarta – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah mempertimbangkan risiko penularan dari pembukaan sembilan sektor ekonomi. Salah satunya menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari tiga aspek, yaitu ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor. Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi, yakni pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah. Di sisi lain menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

“Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh kementerian atau lembaga terkait,” kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama kementerian atau dinas terkait, Gugus Tugas Pusat, dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus. Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya,” ujarnya.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

“Maka perusahaan dan atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut,” katanya. (GUS)

Tinggalkan Komentar