Indonesiainside.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kritik tajam atas kebijakan militernya terhadap Iran. Sejumlah pengamat menilai keputusan Washington menggunakan kekuatan militer justru berisiko menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan yang sulit dimenangkan dan semakin sulit dihentikan.
Komentator urusan luar negeri Simon Tisdall, dalam tulisannya di The Guardian, menyebut kebijakan Trump terhadap Iran mengulangi pola kesalahan Amerika Serikat dalam sejumlah perang sebelumnya, terutama Irak dan Afghanistan.
Tisdall menilai penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang berlangsung kacau serta konsekuensi perang Irak seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai bahaya memulai konflik tanpa tujuan yang jelas dan strategi keluar yang terukur.
Namun, menurut dia, Trump justru kembali memasuki pola yang sama.
Apa yang sebelumnya disebut sebagai “ekskursi kecil”, menurut Tisdall, telah berkembang menjadi konflik yang berlangsung berbulan-bulan dan semakin menyerupai apa yang disebutnya sebagai “perang abadi”.
Tisdall mempertanyakan bagaimana Amerika Serikat kembali berada dalam situasi konflik berkepanjangan meskipun pengalaman Irak dan Afghanistan telah memberikan pelajaran pahit.
Ia menilai persoalannya tidak semata-mata terletak pada keputusan militer, tetapi juga pada cara Washington memandang ancaman dari negara lain.
Menurut Tisdall, kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi pernyataan yang berlebihan, kesalahpahaman terhadap ancaman eksternal, kepentingan politik, kesombongan nasional, kenaifan, serta idealisme yang salah tempat.
Ia juga membandingkan pendekatan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Iran dengan kebijakan pemerintahan Presiden George W. Bush menjelang invasi Irak pada 2003.
Dalam pandangannya, ancaman Iran telah dibesar-besarkan secara ekstrem sehingga menciptakan persepsi bahwa tindakan militer merupakan satu-satunya pilihan.
Tisdall mempertanyakan dasar ancaman nuklir yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan mempertanyakan adanya bukti kuat bahwa Teheran sedang berupaya memperolehnya.
Di tengah kritik terhadap Washington, pemerintah Iran juga menegaskan bahwa Teheran tidak merasa sebagai pihak yang melanggar kesepahaman untuk mengakhiri konflik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan pada Senin bahwa Iran tidak melanggar kesepahaman Islamabad.
Sebaliknya, ia menuduh Amerika Serikat sebagai pihak yang melanggar komitmen tersebut.
“Bola sudah lama berada di tangan Amerika,” kata Baqaei, seraya menegaskan bahwa Iran berupaya mendorong Washington kembali menjalankan komitmennya melalui komunikasi dan pertukaran pesan dengan mediator.
Baqaei juga merujuk pada peristiwa 7 Juli ketika Amerika Serikat, menurut versi pemerintah Iran, secara tiba-tiba menyatakan tidak lagi terikat pada sejumlah komitmen sebagai respons terhadap tuduhan yang menurut Teheran belum terbukti.
Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjadi pihak yang memulai pelanggaran terhadap kesepahaman tersebut.
Baqaei juga mengatakan Iran telah mengecam serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap Irak melalui berbagai jalur diplomatik.
Teheran, kata dia, telah menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Arab Saudi serta menyatakan kekhawatiran mengenai dampak serangan tersebut terhadap keselamatan para peziarah.
Menurut Baqaei, pemerintah Saudi telah memberikan penjelasan yang menyatakan tidak terlibat dalam serangan tersebut. Namun, pemerintah Iran tetap menilai insiden itu berkaitan dengan operasi bersama Amerika Serikat.
Ia menyebut sejumlah warga Iran menjadi korban dalam serangan tersebut.
Baqaei juga menuduh Amerika Serikat memiliki persoalan dengan berbagai hal yang dianggap sakral oleh Iran. Ia merujuk pada serangan sebelumnya terhadap jalur kereta api menuju Mashhad sebagai salah satu contoh yang disebutnya memperlihatkan pola tersebut.
Konflik Palestina dan Tuduhan Pelanggaran Kesepakatan
Dalam pernyataannya, Baqaei juga menyinggung konflik Palestina.
Ia menyatakan bahwa rakyat Palestina menghadapi kondisi yang sangat berat dan menilai perlawanan menjadi salah satu sarana yang mereka gunakan untuk mempertahankan hak menentukan nasib sendiri.
Baqaei menuduh pemerintah Israel berulang kali tidak mematuhi kesepakatan maupun pengaturan mediasi dan justru memanfaatkannya untuk melanjutkan operasi militernya.
Ia juga mengutip sejumlah angka mengenai dampak konflik Palestina selama beberapa tahun terakhir, termasuk klaim bahwa puluhan ribu anak Palestina telah kehilangan orang tua dan ribuan keluarga telah musnah sepenuhnya.
Menurut Baqaei, rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konflik Palestina tidak hanya menyangkut operasi militer, tetapi juga berkaitan dengan persoalan pendudukan, wilayah, dan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan keberadaan mereka.
Akankah Trump Mengakhiri Konflik?
Kritik Tisdall dan pernyataan Baqaei bertemu pada satu persoalan utama: bagaimana konflik Iran-AS dapat dihentikan sebelum berubah menjadi perang tanpa akhir.
Bagi para pengkritik Trump, persoalannya bukan hanya apakah Amerika Serikat mampu memenangkan pertempuran, tetapi apakah Washington memiliki tujuan akhir yang jelas dan jalan keluar yang realistis.
Pengalaman Irak dan Afghanistan menunjukkan bahwa keunggulan militer tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik. Perang dapat dimulai dengan serangan yang cepat, tetapi mengakhirinya membutuhkan diplomasi, kompromi, dan keputusan politik yang jauh lebih sulit.
Karena itu, pertanyaan terbesar yang kini mengemuka bukan sekadar siapa yang lebih kuat di medan perang.
Pertanyaannya adalah: apakah Trump akan memilih jalan keluar diplomatik, atau kembali membawa Amerika Serikat semakin jauh ke dalam perang yang sejak awal tidak memiliki akhir yang jelas?