Kasus Sambo menarik karena sarat dengan unsur drama, sensualitas, misteri, ketegangan, dan kekerasan. Kasus itu juga mempunyai dua panggung. Ada panggung depan, ada panggung belakang.
“Aktor” yang terlibat pun banyak dan beragam. Itulah mengapa, proses untuk membuktikan kesalahan Sambo dan para terdakwa lainnya jadi begitu kompleks.
Sebegitu kompleksnya, maka para hakim dan jaksa yang menangani kasus itu dalam persidangan yang kini tengah berlangsung, haruslah seperti Sherlock Holmes. Tokoh detektif fiksi rekaan Sir Arthur Conan Doyle, penulis novel dan dokter berkebangsaan Skotlandia.
Tokoh Sherhock Holmes terkenal dengan ketajaman penalaran logis dan kemampuannya menggunakan ilmu forensik dalam memecahkan berbagai kasus sulit.
Launching dan bedah buku “Communication Technology and Society; Exploring The Multicultural and Digital Word”, yang digelar secara video conference, Rabu (2/11) pagi.
Sehingga the bad guy yang sebenarnya bisa terungkap. Meskipun aktor intelektual itu seringkali adalah sosok yang tak terduga.
”Kasus Sambo ini kasus langka dan rumit. Diperparah pula oleh rantai yang hilang. Terutama ketiadaan kesaksian Joshua yang telah wafat. Persidangannya juga diwarnai dengan banyak sekali permainan kata. Majelis hakim harus jeli mempertimbangkan perilaku verbal dan nonverbal para aktor yang tampil di pengadilan,” ujar Prof Dr Deddy Mulyana M.A, Ph.D, guru besar Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran dalam launching dan bedah buku “Communication Technology and Society; Exploring The Multicultural and Digital World”, yang digelar secara video conference, Rabu (2/11) pagi.
Prof Deddy Mulyana menekankan, majelis hakim harus mempertimbangkan dan membaca semua yang terjadi di persidangan, baik verbal maupun non verbal, secara utuh.
Jangan sampai para hakim terkesan oleh keterampilan bersilat lidah jaksa atau penasihat hukum, atau terpesona oleh penampilan fisik dan cara berbusana terdakwa untuk memberikan kesan tertentu.
“Pengadilan adalah medan interaksi simbolik, yang mempertandingkan penafsiran dari jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan para saksi. Permainan kata-kata yang keluar dari mulut semua aktor tersebut adalah lumrah, agar hakim mendefinisikan situasi yang menguntungkan bagi pihaknya. Majelis hakim mesti memikirkan ”teori-teori” yang disampaikan terdakwa, penasihat hukum, jaksa, dan saksi. Karena itu, tugas mereka memang berat,” tambahnya.
Prof Deddy Mulyana memberi contoh. Dalam kasus Irjen Ferdy Sambo, penasihat hukum Sambo memunculkan wacana bahwa Sambo tidak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Joshua Hutabarat. Melainkan hanya untuk menghajarnya.
Launching dan bedah buku “Communication Technology and Society;Exploring The Multicultural and Digital Word”, yang digelar secara video conference, Rabu (2/11) pagi.
Tentu hakim harus menafsirkan, apakah masuk akal bahwa Irjen Sambo meminta Eliezer untuk menghajar Joshua, sementara Sambo pun menyerahkan sekotak peluru kepada Eliezer?
Pengadilan, ujar Prof Deddy Mulyana, menganut perspektif deduktif-positivis yang dipinjam dari ilmu alam, yang menganggap bahwa realitas (perilaku manusia) ditandai dengan kausalitas. Padahal, dunia hukum bukan matematika.
“Itulah kenapa majelis hakim harus mempertimbangkan perilaku verbal dan nonverbal para aktor yang tampil di pengadilan. Dan perilaku dan permainan kata-kata dan ekspresi itu, yang juga bisa jadi disampaikan secara simbolik, bisa berganti-ganti selama persidangan berjalan,” ujar guru besar yang sudah menulis 53 buku, 4 buku diantaranya dalam bahasa Inggris ini.
Cocokologi Bukti
Prof Deddy Mulyana mengungkapkan, proses peradilan hukum di mana majelis hakim kurang jeli memaknai simbol-simbol yang terjadi dalam suatu peradilan seringkali menghasilkan keputusan hukum yang salah.
Hal ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat pun, di mana sistem peradilan sudah lebih maju dan berlangsung obyektif dengan melibatkan para juri dalam pengambilan keputusan, kesalahan masih sering terjadi.
Riset Michael Gross, Profesor Hukum dari Universitas Michigan, menunjukkan, antara 1989 dan 2013, setelah didakwa atas pembunuhan atau pemerkosaan, sebanyak 340 orang ternyata tak bersalah walau mereka dihukum mati atau dipenjara seumur hidup.
Salah satunya adalah Glenn Ford, terpidana mati yang dibebaskan tahun 2014 setelah puluhan tahun dipenjara di Lousiana.
”Putra-putra saya masih bayi ketika saya pergi. Kini mereka sudah dewasa dan punya bayi,” katanya getir pada hari kepulangannya.
Sejumlah kesalahan vonis hakim bagi terdakwa pernah juga terjadi di Indonesia. Di antara kasus yang terkenal adalah ketika pengadilan memenjarakan Sengkon dan Karta yang didakwa membunuh sepasang suami-istri di Bekasi pada dekade 1970-an.
Di kemudian hari, terbukti ternyata mereka tidak bersalah.
Proses mengadili terdakwa bisa tersesat karena sebagai manusia biasa, para juri di Amerika atau majelis hakim di Indonesia cenderung menerapkan ”cocokologi” bukti. Mereka menghukum terdakwa berdasarkan penafsiran, tanpa bukti yang benar-benar logis.
Masih ingat, bagaimana (mantan) Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengenakan hijab ketika diadili dan divonis tahun lalu karena korupsi.
Padahal, sebelumnya ia selalu tampil modis. Begitu ia dibebaskan beberapa minggu lalu, ia pun menanggalkan hijabnya.
”Para penasehat hukum memang seringkali menyarankan kliennya untuk merubah penampilan sedemikian rupa, demi kepentingannya, untuk memperoleh simpati positif. Hal seperti ini harus betul-betul dicermati oleh majelis hakim,” tambah Prof Deddy Mulyana yang juga merupakan peneliti dan profesor tamu di Northern Illinois University, AS, Randolph-Macon Woman’s College, AS, Technische Universitat Ilmenau, Jerman, Universiteit Leiden, Belanda dan Monash University, Australia ini.
Buku “Communication Technology and Society; Exploring The Multicultural and Digital World” ini ditulis oleh Prof Deddy Mulyana bersama Dr Devie Rahmawati, akademisi dari Universitas Indonesia.
Pada event tersebut, selain pemaparan Prof Deddy Mulyana bertopik “Etnometodologi Kasus Sambo”, beberapa pemateri lainnya yaitu Dr Nik Norma Nik Hasan dari Universiti Sains Malaysia, Dr Sri Seti Indriani dari Fikom Unpad, Dr Kadri dari UIN Mataram, NTB, dan Nurlina Rahman M.Si dari Fisip Uhamka. (*)