Indonesiainside.id – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan seluruh pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan, negara harus hadir melindungi hak atas tanah warga yang terdampak banjir dan longsor, terutama mereka yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen pertanahan.
Indrajaya menekankan bahwa pelayanan pertanahan bagi korban bencana tidak boleh dibebani biaya dan prosedur yang rumit. Menurutnya, penerbitan sertifikat pengganti harus dilakukan secara gratis dan dipermudah, bahkan dengan pendekatan jemput bola oleh petugas ATR/BPN.
“Bagi korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan. Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis, Senin (22/12).
Ia menilai dokumen tanah yang rusak atau hilang akibat bencana menjadi persoalan serius yang dapat menghambat proses pemulihan masyarakat. Karena itu, Indrajaya meminta ATR/BPN melakukan pendataan ulang secara proaktif serta membuka pos layanan pertanahan khusus di wilayah terdampak bencana.
Legislator asal Papua Selatan tersebut menjelaskan, salah satu dampak paling krusial pascabencana adalah hilangnya batas dan identitas bidang tanah. Patok batas dapat bergeser atau hilang, sementara kontur tanah berubah akibat ambles, retak, atau terangkat, sehingga menyulitkan proses identifikasi lahan.
“Kondisi ini sangat dirasakan terutama petani. Batas sawah hilang, sehingga tanah tidak bisa diukur ulang dan berpotensi memicu sengketa antarwarga. Kalau ini tidak segera ditangani, konflik agraria di tingkat lokal bisa meningkat,” tegas Politisi Fraksi PKB itu.
Sebagai langkah pencegahan, Indrajaya juga mengusulkan adanya moratorium serta pengawasan ketat terhadap aktivitas jual beli tanah di wilayah pascabencana. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi korban agar tidak kehilangan hak atas tanah akibat tekanan ekonomi atau ketidakjelasan status lahan.
“Sertifikat gratis bagi korban bencana adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak dasar rakyat. Negara tidak boleh absen. Dalam situasi bencana, urusan pertanahan harus menjadi bagian dari pemulihan, bukan sumber masalah baru,” terangnya.
Selain kepada ATR/BPN, Indrajaya juga meminta Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu korban bencana dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga.
“Semua harus digratiskan dan dipermudah. Jangan ada korban bencana yang justru terbebani biaya dan prosedur rumit,” tandas dia.