Indonesiainside.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur irigasi sebagai fondasi utama kemandirian pangan nasional, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dody, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi kunci menuju swasembada pangan.
“Air adalah fondasi utama pangan. Tanpa infrastruktur irigasi yang baik, sulit mencapai kemandirian pangan. Karena itu, kami mempercepat pelaksanaan Inpres No 2 Tahun 2025 untuk memastikan setiap tetes air memberi manfaat bagi petani dan produksi pangan nasional,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/10).
Sebagai langkah awal implementasi Tahap I Inpres No. 2 Tahun 2025, Kementerian PU telah memberikan dukungan fasilitasi irigasi di lokasi kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian yang tersebar di daerah irigasi kewenangan daerah seluas 280.880 hektare. Program ini menjadi pengungkit penting peningkatan intensitas tanam serta memperkuat masa tanam kedua (MT II) dan ketiga (MT III) bagi petani.
Memasuki Tahap II, Kementerian PU akan memperluas fokus pada pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah, mencakup jaringan primer, sekunder, hingga tersier. Pada saat yang sama, kementerian juga menyiapkan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berbasis teknologi pompanisasi, solusi inovatif untuk mengalirkan air dari dalam tanah menuju lahan yang selama ini sulit dijangkau irigasi permukaan.
Program JIAT ini ditargetkan memberikan layanan irigasi seluas 225.775 hektare dengan total anggaran Rp6,10 triliun. Pada Tahap II, dukungan mencakup pembangunan 754 unit JIAT, rehabilitasi 76 unit sumur, serta pembangunan 3 embung sebagai penampung air.
Upaya serupa juga dilakukan lewat program reguler Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang tahun ini menargetkan pembangunan 579 unit JIAT serta rehabilitasi 1.226 unit sumur. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang memperkuat sistem irigasi nasional berbasis air tanah.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Kementerian PU juga mengusung pendekatan Padat Karya melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program ini dirancang untuk melibatkan petani secara langsung dalam pembangunan dan perawatan jaringan irigasi.
Pelibatan masyarakat desa, kata Dody, diharapkan menghasilkan manfaat ganda, yakni membangun infrastruktur sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian. “Pelibatan langsung petani diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di desa sasaran,” jelasnya.
Hingga awal Oktober 2025, P3-TGAI Tahap I telah berjalan di 8.000 lokasi di seluruh Indonesia, dengan progres fisik mencapai 54,98 persen dan menyerap 98.919 tenaga kerja. Pada Tahap II, program ini akan diperluas ke 1.597 lokasi tambahan, memperluas manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa.