JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri siap masuk pasar sertifikasi halal pada 2024. Caranya adalah dengan pelayanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, upaya ini diyakini akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk penguasaan pasar produk halal baik di kancah domestik maupun global.
“Dari 24 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini sudah ada 13 UPT yang berkomitmen serta sudah siap dan terakreditasi sebagai layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani masyarakat industri dalam negeri,” kata dia dalam keterangannya, Senin (22/5).
Salah satu yang telah berhasil memperoleh akreditasi sebagai LPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama adalah BSPJI Banjarbaru. Hal ini tentu membantu efisiensi sertifikasi produk halal dalam negeri.
“Tentunya akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal untuk masyarakat industri di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya,” papar Doddy.
Salah satu upaya pengembangan lembaga LPH BSPJI Banjarbaru adalah terus meningkatkan kemampuan, baik dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penambahan ruang lingkup sertifikasi. Saat ini, sudah ada 5 auditor halal, 3 pendamping proses produk halal, dan 2 sumber daya syariah.
Sebagai informasi, untuk mengakselesasi pertumbuhan ekosistem indutri halal, Kemenperin memiliki program pemberdayaan industri halal berupa promosi dan kerja sama pemberdayaan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan fasilitasi sertifikasi produk halal.