Indonesiainside.id, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) prihatin dengan sikap pemerintah yang kembali memaksakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64 tahun 2020. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, mengatakan bahwa pemerintah terkesan mempermainkan Putusan Mahkamah Agung (MA), yang telah membatalkan Perpres No.75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Dalam Putusannya MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah, karena isinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 dan 3 Undang Undang lain (Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU Kesehatan),” ujar Mirah, lewat WhatsApp, Jumat (15/5).
“Putusan MA membuat Perpres No.75/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan Presiden harus melaksanakan Putusan MA, dengan menerbitkan Perpres baru yang seharusnya mengembalikan besaran iuran seperti sebelum dinaikkan,” imbuh Mirah.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No.64 tahun 2020 yang isinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Bedanya besaran iuran dalam Perpres 64/2020 ini jika dibandingkan dengan Prepres 75/2019 yang dibatalkan MA, hanya selisih Rp.10.000.
“Presiden seperti terkesan ingin mempermainkan Putusan MA Pembatalan Perpres No.75/2019, karena MA menilai Perpres itu bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Artinya jika Presiden kembali menaikkan iuran dengan Perpres No.64/2020, Presiden telah dengan sengaja kembali membuat peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tiga UU lain,” kata Mirah.
Bahkan menurut Mirah, Perpres 64/2020 yang diterbitkan di tengah masa wabah pandemi Covid 19, menunjukkan Pemerintah tidak peka dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang terdampak akibat wabah.
“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang cukup besar ini, ujungnya tentu akan mempersulit rakyat untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah,” ucap Mirah.
“Jangan bebani rakyat yang sedang hidup sulit dan laksanakan amanat UUD 1945, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Mirah. (ASF)