Indonesiainside.id – Pemerintah bersiap mengakhiri era rujukan berjenjang yang selama ini kerap membuat pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus berpindah-pindah rumah sakit sebelum mendapat penanganan yang sesuai. Sebagai gantinya, sistem rujukan berbasis kompetensi akan diberlakukan, di mana pasien langsung diarahkan ke rumah sakit yang paling mampu menangani kondisi medis mereka.
Perubahan ini menjadi terobosan penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, sekaligus menjawab keluhan lama peserta JKN soal antrean panjang dan proses rujukan yang berliku. Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Obrin Parulian menjelaskan sistem baru ini dirancang untuk mempercepat akses layanan sekaligus memastikan mutu penanganan pasien tetap terjaga.
“Singkatnya begini, peserta JKN ini kondisi medisnya apa, sakitnya apa, ya kebutuhannya apa, itu kita fasiltasi lewat sistem Satu Sehat rujukan yang dibangun. Nanti dia akan dirujuk ke Faskes (fasilitas kesehatan) yang kompeten sesuai kondisi klinis dan kebutuhan medisnya,” terang dia dalam keterangan tertulis, Senin (24/11).
Selama ini, sistem rujukan berjenjang berbasis kelas rumah sakit (D-C-B-A) dinilai berpotensi memperlambat penanganan karena pasien harus melalui beberapa tahap sebelum tiba di fasilitas yang benar-benar sesuai. Akibatnya, risiko perburukan kondisi medis hingga pembengkakan biaya pun tak jarang terjadi.
Dalam skema baru ini, dokter perujuk cukup menginput diagnosis serta kebutuhan prosedur tindakan ke dalam sistem. Selanjutnya, platform akan secara otomatis mengarahkan pasien ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai. Apabila rumah sakit tujuan penuh, sistem akan mencarikan alternatif dengan kemampuan setara atau lebih tinggi.
Teknologi menjadi tulang punggung perubahan ini. Sistem SatuSehat Rujukan terintegrasi dengan geotagging dan data ketersediaan tempat tidur melalui SIRANAP, sehingga rujukan bisa dilakukan secara cepat, presisi, dan transparan.
Seiring perubahan rujukan, pemerintah juga terus mempercepat penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Ockti Palupi Rahayuningtyas menyebut bahwa dari sekitar 3.100 rumah sakit, hanya 5,5 persen yang masih berada dalam kategori merah atau oranye.
Tantangan utama yang masih dihadapi mencakup penyediaan fasilitas standar seperti nurse call, outlet oksigen, tirai nonpori, serta kamar mandi ramah aksesibilitas.
Sementara dari sisi pembiayaan, Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan menilai sistem rujukan berbasis kompetensi justru meningkatkan efisiensi karena mengurangi perpindahan pasien antar rumah sakit. Simulasi awal menunjukkan potensi kenaikan pengeluaran dana jaminan sebesar 0,64-1,69 persen, namun kondisi keuangan dana jaminan tetap dinilai aman.
Kemenkes menargetkan implementasi penuh sistem rujukan berbasis kompetensi ini dapat diberlakukan pada awal 2026, setelah seluruh standar layanan dan kriteria rujukan resmi ditetapkan.
Dengan sistem baru ini, proses mendapatkan layanan kesehatan diharapkan semakin cepat, tepat sasaran, dan manusiawi, menempatkan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama, bukan lagi sekadar mengikuti hierarki kelas rumah sakit.