Skandal Jiwasraya Terjadi Sejak 1998, Ini Kronologinya

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan, kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero terjadi sejak tahun 1998 pada krisis monoter.

Deddy menceritakan, saat itu perusahaan melakukan aksi korporasi yang salah dengan mencairkan deposito valas, padahal ketika itu kurs rupiah sedang terjun bebas.

“Mulai remuk perusahaan ini dan disitulah Jiwasraya mulai mengalami masalah,” kata dia dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, bertajuk “Bara Jiwasraya Sampai Istana? di Jakarta, Minggu (29/12).

Dia mengatakan, perusahaan mulai berat masalahnya karena pada akhir Desember 2006 Jiwasraya mengalami defisit likuiditas sekitar Rp 3,29 triliun. “Dan mulai masalah ini diketahui publik,” ujar dia.

“Jadi dari periode 2006 hingga 2009 perusahaan dalam kondisi tidak sehat. Sejak itu, Jiwasraya melakukan manupulasi laporan keuangan (Window Dressing) yakni seolah-olah keuangan perusahaan sehat,” jelas dia.

Anehnya Jiwasraya dari tahun ke tahun memperoleh WTP dari kantor akuntan publik. “Padahal BPK sudah mengeluarkan opini disclamer terhadap laporan keuangan Jiwasraya tahun 2006 dan 2007,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, pada tahun 2008 Menteri BUMN Sofyan Djalil meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 6 triliun lantaran pada tahun 2008 perusahaan sudah mengalami defisit keuangan Rp 5,7 triliun.

“Namun tidak diberikan oleh Sri Mulyani pada waktu itu karena meminta dilakukan audit independen terlebih dahulu pada tahun 2009,” terangnya.

Meskipun, diakuinya, Jiwasraya akhirnya tidak mendapat suntikan PMN dan direksi perusahaan terus melakukan Window Dressing. Ditambah melakukan revaluasi aset dan reasuransi. “Alhasil terlihat terkadang peruahaan untung, padahal itu untung buku laporan keuangan, namun faktanya perusahaan tidak memiliki uang,” jelasnya.

Pada tahun 2010 perusahaan melakukan reasuransi guna mengurangi kewajiban atau utang. “Dari kewajiban Rp 10 triliun namun nilainya turun menjadi Rp 4,7 trilun,” katanya.

Selanjutnya tahun 2013 perusahaan mengeluarkan produk JS Saving Plan. Dia megatakan, produk ini melanggar aturan OJK karena perusahaan dilarang memberikan bunga keuntungan 9% hingga 13%.

Dari produk itu, pada tahun 2016 perusahaan mendapatkan premi mencapai Rp 17,6 triliun. “Premi ini diinvestasikan agar mendapatkan keuntungan lebih besar dari itu untuk membayar kewajiban ke nasabah,” kata dia.

Menurutnya, jatuh tempo kewajiban tahun 2018, tapi Jiwasraya tidak sanggup bayar. “Uang yang diperoleh dari para nasabah diputar ke saham-saham gorengan milik BUMN, BUMD dan swasta,” tandasnya.

“Jadi masalahnya bukan dari tahun 2018, kankernya meledak tahun tersebut. Disitulah terbukti perusahaan tidak mempunyai uang. Ibarat bisul pecahnya tahun 2018,” kata dia.

Menurutnya, prduk saving plan itu merupakan Skema Ponzi. “Gali lubang, tutup lubang,” ujar dia.

Berdasarkan dokumen kondisi keuangan Jiwasraya, per 30 September 2019 perseroan mencatatkan kerugian Rp13,7 triliun dan ekuitas negatif Rp23,92 triliun.

Jiwasraya pun memiliki klaim jatuh tempo Rp12,4 triliun pada akhir 2019 yang tidak dapat dipenuhi. Sedangkan Aset perusahaan pada 30 September 2019 senilai Rp25,68 triliun. Jumlahnya terus menurun dari posisi 31 Desember 2018 senilai Rp36,23 triliun dan pada 31 Desember 2017 senilai Rp45,68 triliun. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar