Ada Libur dan Cuti Bersama Lebaran, Wajib Pajak Tetap Bisa Laporkan SPT Hingga 31 Maret 2025

Indonesiainside.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi kelonggaran kepada wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka hingga 31 Maret 2025. Kelonggaran ini tetap berlaku meskipun ada libur nasional dan cuti bersama yang jatuh dalam periode tersebut.

DJP mengimbau agar wajib pajak dapat mengajukan laporan SPT lebih awal untuk menghindari antrian dan memastikan segala kewajiban pajak dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun begitu, penyampaian SPT Tahunan tetap bisa dilakukan secara elektronik melalui laman DJP Online hingga batas akhir yang ditentukan.

“Penyampaian SPT Tahunan tetap dapat dilaksanakan hingga batas waktu melalui saluran elektronik pada laman DJP Online,” ujar DJP dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (19/3).

Batas waktu pelaporan SPT adalah 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan. Pemerintah mengingatkan bahwa pembayaran pajak adalah bagian dari kontribusi masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sementara itu, DJP juga mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang menghapus sanksi administratif terkait pelaporan dan pembayaran pajak akibat implementasi sistem Coretax yang baru. Penghapusan sanksi ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan atau pembayaran akibat peralihan sistem.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, sanksi administratif yang dihapus mencakup keterlambatan pelaporan SPT untuk beberapa jenis pajak, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 4, PPN, dan SPT bea meterai untuk masa pajak Januari hingga Maret 2025.

Dwi menambahkan, penghapusan sanksi juga berlaku untuk pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo namun masih dalam batas waktu yang ditentukan. DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi wajib pajak yang memenuhi syarat ini, dan jika STP telah diterbitkan sebelumnya, maka sanksi akan dihapus otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pajak, wajib pajak dapat mengakses layanan yang disediakan DJP melalui www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.

Dengan langkah ini, diharapkan wajib pajak bisa lebih tenang dalam menjalankan kewajiban pajaknya tanpa khawatir terhadap sanksi administratif, sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyelesaikan pelaporan SPT dengan lancar.

Tinggalkan Komentar