DPR Dorong Pendampingan Berbasis Klasifikasi untuk Perkuat Standar Desa Wisata

Indonesiainside.id – Tim Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan memperkuat penerapan standar dan pendampingan desa wisata sesuai dengan klasifikasinya, rintisan, berkembang, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan.

Ketua Tim Kunjungan, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa pendampingan desa wisata perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing.

“Kita ingin dengan klasifikasi tersebut ada pendampingan yang menyesuaikan kebutuhan. Bagi desa yang masih rintisan, perlu pendampingan khusus agar tidak takut memulai dan bisa berkembang,” ujar Chusnunia dalam keterangannya, Senin (10/11).

Ia menambahkan, meskipun dikelola oleh masyarakat, pengelolaan desa wisata harus tetap berlandaskan pada standar profesional, mencakup aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan keamanan.

“Meskipun dikelola oleh masyarakat desa, standarnya harus tetap profesional. Karena hari ini isu keamanan menjadi perhatian penting,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu juga menyoroti pentingnya menjaga keunikan dan autentisitas lokal dalam pengembangan desa wisata.

“Menemukan keunikan desa wisata itu tidak mudah. Tanpa pendampingan, banyak desa yang akhirnya seperti copy-paste. Padahal kekuatan desa wisata justru terletak pada keaslian dan karakter lokalnya,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chusnunia yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengapresiasi upaya masyarakat Desa Wanurejo dalam melakukan hilirisasi produk pertanian seperti singkong dan jagung menjadi produk UMKM bernilai tambah.

“Desa ini menunjukkan bahwa hilirisasi bisa dilakukan dengan alat sederhana, tetapi hasilnya berkualitas,” ujarnya.

Menutup kunjungan, Chusnunia menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki daya ungkit ekonomi yang besar bagi masyarakat desa. Ia mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), untuk menambah dukungan anggaran bagi penguatan manajemen dan infrastruktur desa wisata.

“Ini investasi jangka panjang bagi ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar