Indonesiainside.id – Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar La Ode Safiul Akbar menilai kebijakan sumur minyak rakyat merupakan wujud nyata kebijakan energi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
La Ode mengatakan kebijakan tersebut menjadi terobosan penting pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dinilai mampu meningkatkan produksi energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.
“Kebijakan sumur rakyat yang digagas Pak Bahlil adalah contoh konkret bagaimana sumber daya alam bisa menjadi alat pemerataan ekonomi. Program ini tidak hanya mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (22/10).
Kebijakan sumur rakyat diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Menurut La Ode, pendekatan ini membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, terutama koperasi dan BUMD, untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil. Dengan regulasi yang lebih sederhana, program ini memperkuat ekonomi daerah dan menghidupkan kembali aset energi yang selama ini tidak termanfaatkan.
“Sumur rakyat memberikan harapan baru bagi daerah penghasil minyak lama. Melalui pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal, tercipta efek ganda bagi ekonomi daerah dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.
La Ode juga menilai kebijakan ini merupakan implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kebijakan Pak Bahlil mempertegas bahwa pengelolaan sumber daya energi tidak hanya untuk kepentingan korporasi besar, tetapi juga untuk masyarakat. Ini bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi agar rakyat menjadi bagian langsung dari kemakmuran sumber daya alamnya,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, La Ode menekankan bahwa sumur rakyat mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hulu. Keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari pengeboran, pengelolaan, hingga distribusi hasil produksi.
“Kebijakan ini bukan hanya teknis energi, tetapi juga sosial-ekonomi. Tenaga kerja lokal mendapat manfaat langsung, sementara kapasitas mereka meningkat melalui pelatihan dan transfer teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah dan perusahaan migas,” ucapnya.
Partai Golkar, lanjut La Ode, melihat sinergi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan energi benar-benar bisa berpihak pada rakyat.