Tag: Pakar Hukum

Pengamat Mendukung Ted Sioeng untuk Mengajukan Banding dan Lapor ke KY

Indonesiainside.id – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hardjar, memberikan dukungan kepada terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan Bank Mayapada, Ted Sioeng, untuk mengajukan banding dan melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial (KY). “Saya mendukung Ted, jika sudah digugat secara perdata, seharusnya tidak bisa lagi dipidanakan,” kata Abdul Fickar di Jakarta, Selasa (25/3). […]

Nasional

Pakar Hukum UGM Memuji Kekuatan Dalil Mahasiswa Penggugat Presidential Threshold

Indonesiainside.id – Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Yance Arizona memuji kekuatan dalil yang disampaikan empat orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga membuat Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Yance saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, mengaku diminta menjadi ahli dalam gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 […]

Nasional

Jaga Integritas dan independensi, Pakar Sebut Pansel Mesti Cermati Latar Belakang Capim KPK 

Indonesiainside.id – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar menyampaikan, Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) harus mencermati latar belakang para calon pimpinan (capim). Bagi dia, faktor kedekatan capim KPK dengan para politisi penting untuk menjadi sorotan ketika melakukan pemeriksaan latar belakang. Ini dinilai penting demi menjaga Integritas dan independensi lembaga antirasuah ke […]

Nasional

Pakar Hukum Harap Menkumham Baru Tak Buat Kebijakan Strategis

Indonesiainside.id – Pakar Hukum Tata Negara, Aan Eko Widiarto berharap Menkumham baru, Supratman Andi Agtas tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis hingga akhir masa kerjanya. Alasannya, masa kerja Supratman dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin terbilang singkat, yakni hanya tersisa kurang lebih dua bulan. “Kalau dalam waktu dua bulan Menteri Hukum […]

Nasional

Anggap Bansos Tak Melanggar, Bawaslu Dinilai Berpikir Sempit, Aponturir dan Tidak Sensitif

Indonesiainside.id – Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritik pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa bansos yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa Pemilu 2024 tak memenuhi unsur pelanggaran. Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Bawaslu, Rahmat Bagja itu keliru. Bahkan dia tak segan menilai bahwa Bawaslu berpandangan sempit dan avonturir. “Pernyataan […]

Nasional

Pakar Hukum: Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA- Pakar hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita, mendorong pembentukan tim independen untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menduga kecurangan Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. “Tim independen harus dibentuk untuk mengusut dugaan kejahatan pemilu ini,” kata Romli dalam diskusi ‘Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik’ di Cikin, Jakarta, dikutip […]

Nasional

Pakar Hukum: Hak Angket Penting Agar Kekuasaan Tidak Disalahgunakan

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengungkapkan, hak angket penting dilaksanakan untuk membersihkan Pemilihan Umum (Pemilu) dari berbagai dugaan kecurangan. “Berbagai dugaan kecurangan di pemilu melandasi pentingnya dilaksanakan hak angket,” kata Susi dalam webinar Hak Angket Pilpres 2024, Senin (4/3/2024). Dalam sejarah pemikiran kenegaraan, salah satu isu utama adalah cara […]

Nasional

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Pakar Hukum Anggap Terlalu Ringan

Indonesiainsie.id, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak maksimal dalam menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster. “KPK memberi tuntutan yang tergolong ringan kepada koruptor,” kata Abdul Fickar ketika dihubungi oleh ANTARA, di Jakarta, Kamis (15/7). Edhy Prabowo pada Kamis ini akan […]

Nasional

Pakar Hukum UI: Sayang Kalau Hakim Abaikan Gugatan Kasus Polusi Udara

Indonesiainside.id, Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Andri G Wibisana berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak mengabaikan gugatan kasus polusi udara di Jakarta. Tuntutan tersebut diajukan oleh 32 warga ibu kota terhadap tujuh lembaga negara. Dia menilai, dalam gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta ini bukan hanya […]

Nasional

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia: Perlu Ada Audit Menyeluruh terkait Perawatan KRI Nanggala-402

Indonesiainside.id, Jakarta–Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai bahwa tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 merupakan musibah besar. Sebab, akibat peristiwa tersebut puluhan prajurit gugur. “Tentu ini tragedi yang sangat memilukan karena menimbulkan korban jiwa yang banyak dari prajurit TNI terbaik kita. Saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya,” kata Suparji dalam keterangan persnya, yang dikirim hari […]

Nasional

Pakar Pidana: Hukum Mati Koruptor Dana Bansos

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Dr Edi Hasibuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para pelaku korupsi bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak wabah Covid-19 dengan ancaman hukuman yang paling berat, termasuk hukuman mati. “Melihat perbuatan para pelaku yang tega mengkorupsi uang negara untuk bansos, kita dukung KPK menuntut para tersangka […]

Nasional

Begini Mekanisme Pemberhentian Presiden

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Ilham Hermawan, menjelaskan mekanisme pemberhentian presiden berdasarkan pasal 7B UUD NRI 1945. “UUD itu menggunakan frasa pemberhentian, bukan pemakzulan atau pun impeachment,” Kata Ilham dalam diskus ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’, Senin (1/6). Berikut Mekanisme Pemberhentian Presiden berdasarkan Pasal 7B UUD NRI […]

Nasional