Indonesiainside.id – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap konsep keluarga dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Seruan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Desa Nagasepaha, Kabupaten Buleleng, dalam rangka kegiatan panen padi sehat pribumi, yang juga menjadi simbol pentingnya menjaga kedaulatan pangan dan kelestarian pertanian lokal.
Dalam sambutannya, Veronica menekankan pentingnya perencanaan keluarga sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas generasi masa depan. “Kita semua harus punya pola pikir baru bahwa memiliki anak harus dibarengi dengan perencanaan keluarga yang matang agar anak-anak yang dilahirkan terpenuhi kualitas tumbuh kembangnya. Memiliki anak butuh pertimbangan yang matang, jadi bukan hanya sebatas berapa banyak jumlah anak yang bisa dimiliki,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5).
Ia juga menegaskan bahwa hak setiap orang tua untuk memiliki anak tetap dihormati. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu disertai tanggung jawab besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak.
“Mau punya anak berapa pun, itu hak tiap orangtua, tetapi pertimbangkan juga kemampuan ekonomi orangtua dan kemampuan untuk memberi kesetaraan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak adalah tanggung jawab utama orangtua. Selain itu, keluarga berkualitas wajib memastikan anak tidak stunting dengan memberikan gizi yang baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Veronica juga menyoroti peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perempuan masa kini memikul berbagai peran, mulai dari tulang punggung keluarga hingga manajer rumah tangga.
“Kita lihat sekarang, banyak sekali perempuan yang berjuang sebagai tulang punggung keluarga. Selain sebagai tulang punggung keluarga, perempuan juga dituntut dapat menjadi manajer keluarga. Menjadi manajer dalam keluarga ini tidak ada sekolahnya, mereka terbukti menjadikan diri mereka berdaya,” ungkap Veronica.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih inklusif dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan suara perempuan.
“Saya titip ke pemerintah daerah, libatkan perempuan minimal 30 persen dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Suara mereka berharga dan harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Salah satu warga Desa Nagasepaha, Luh Setiyani, menyampaikan aspirasi dan harapannya agar lebih banyak perempuan desa dapat diberdayakan secara ekonomi.
“Ibu Wamen, di desa ini banyak ibu-ibu, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Sebagai ibu, semua kegiatan dalam keluarga harus diperhitungkan, mulai dari mengurus anak, sekolah anak hingga banyak kewajiban lainnya. Kalau ibu-ibu di desa kami sudah berdaya, mampu menghasilkan, saya percaya hal ini bisa membantu kesejahteraan keluarga. Harapannya anak juga bisa sekolah tinggi,” tutur Luh.
Wamen PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, atas dukungannya terhadap para petani, khususnya perempuan. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara Kemen PPPA, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), dan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dalam mendukung swasembada pangan berbasis organik serta pendampingan petani menuju kemandirian.