Tiga Kendala Indonesia Sulit Tembus Pasar Halal Global

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa Indonesia punya potensi besar merajai industri halal global. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum bisa memanfaatkan besarnya populasi Muslim tanah air secara optimal.

Kemendag menyatakan, perluasan ekspor produk halal bisa dilakukan Indonesia dengan memanfaatkan keanggotaanya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Beberapa pasar negara Islam yang mulai digarap Indonesia yakni Iran, Turki, Tunisia, Pakistan, dan Bangladesh.

“Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong ekspor produk halal dengan memanfaatkan keanggotaannya di OKI untuk meningkatkan akses pasar ke negara anggota lainnya seperti Turki, Nigeria, Mesir, dan Uni Emirat Arab,” kata Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Arlinda saat membuka lokakarya dengan tema “Discovering Opportunities to Access Halal Market of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Member Countries” di Jakarta, Senin (2/9).

Meski demikian, Arlinda mengungkapkan ada tiga hal yang masih menjadi sandungan Indonesia untuk berekspansi. Pertama, adanya perbedaan regulasi, standard, dan sistem sertifikasi halal di berbagai negara.

Isu yang kedua adalah perbedaan sertifikasi atau tanda halal antarnegara yang terlibat dalam perdagangan produk halal. Terakhir, adanya perbedaan mahzab yang dianut di tiap negara, sehingga terdapat perbedaan intepretasi halal terhadap suatu produk.

“Selain itu, ganjalan ekspor Indonesia ke negara OKI adalah tingginya tarif bea masuk. Hal tersebut menyebabkan ekspor kurang bersaing karena harga menjadi tinggi,” imbuhnya.

Hingga saat ini, upaya penurunan tarif masih terus dilakukan Indonesia melalui perjanjian dagang dengan beberapa negara OKI Perjanjian perdagangan dengan beberapa negara OKI yang saat ini tengah dalam tahap perundingan adalah Indonesia-Iran.

Kemudian Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (TIGA), dan Indonesia-Bangladesh PTA.

Dia berharap, lokakarya ini bisa membantu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai konsep dan peraturan produk halal yang diterapkan di negara-negara OKI. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke negara¬negara anggota OKI.

“Produk halal Indonesia seperti produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan pakaian muslim adalah komoditas yang harus lebih ditingkatkan untuk memasuki pasar halal OKI,” katanya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar