Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan respons resmi terhadap hasil investigasi sementara Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti kebijakan sejumlah negara dalam mencegah masuknya barang hasil praktik kerja paksa (forced labor) ke rantai perdagangan internasional.
Dalam laporan bertajuk Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor, Indonesia masuk dalam kelompok enam negara yang dinilai belum secara efektif menerapkan dan menegakkan larangan impor barang yang diproduksi melalui praktik kerja paksa.
Selain Indonesia, negara lain yang masuk dalam kategori tersebut adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Atas temuan tersebut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap produk dari negara-negara yang dianggap belum optimal menjalankan kebijakan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah saat ini sedang mencermati hasil investigasi yang dilakukan Amerika Serikat dan mempersiapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
“Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktik sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor),” kata Haryo di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Haryo, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang selaras dengan norma internasional.
Sebagai bagian dari proses yang masih berlangsung, Indonesia akan mengikuti tahapan yang telah disiapkan USTR, termasuk menyampaikan tanggapan tertulis (written comment) dan berpartisipasi dalam forum dengar pendapat publik (public hearing).
“Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya.
Selain menyampaikan klarifikasi dan pandangan resmi kepada pemerintah AS, Indonesia juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan internasional, termasuk memastikan barang yang masuk ke Indonesia tidak berasal dari praktik kerja paksa.
“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa,” tambah Haryo.
Usulan tarif tambahan dari USTR merupakan bagian dari hasil investigasi terhadap 60 ekonomi mitra dagang utama Amerika Serikat berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act of 1974. Melalui investigasi tersebut, USTR menilai sejumlah negara belum memiliki mekanisme yang efektif dalam melarang masuknya barang hasil kerja paksa ke dalam rantai perdagangan mereka.
Selain enam negara yang dinilai memiliki regulasi namun belum efektif dalam implementasinya, terdapat 54 negara lain yang disebut belum memiliki aturan larangan impor barang hasil kerja paksa sama sekali. Negara-negara tersebut diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni sebesar 12,5 persen.
Langkah USTR ini juga dipandang sebagai salah satu strategi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempertahankan instrumen kebijakan tarif perdagangan setelah sebagian kebijakan tarif sebelumnya menghadapi tantangan hukum di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia kini berupaya memastikan komunikasi dengan Amerika Serikat tetap berjalan konstruktif sekaligus menjaga kepentingan perdagangan nasional di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu hak tenaga kerja dan praktik perdagangan yang berkelanjutan.