Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menjadi payung perlindungan bagi masyarakat, khususnya konsumen produk makanan dan obat-obatan halal. Undang-Undang tersebut wajib (mandatory) diberlakukan pada Oktober mendatang.
“MUI secara internal sudah siap, tapi untuk saat ini belum ada teknis terkait aturan itu,” ujar Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Salahuddin Al-Ayyubi, kepada Indonesia Inside, saat ditemui di kantor MUI, Rabu (4/9).
Ia menjelaskan, hingga kini belum ada pembahasan sharing tanggung jawab antara MUI dengan Kementerian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kendati begitu, LPPOM MUI tetap menjalankan perintah undang-undang, seperti; sertifikasi auditor, penetapan kehalalan produk dan akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH).
“Undang-undang sudah ada, sekarang sedang digiring RPMA (Rancangan Peraturan Menteri Agama) sebagai aturan teknis terkait penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal,” katanya.
Mengenai tugas dan kewenangan LPPOM MUI, pihak MUI telah membuat dan menyerahkan daftar isian materi (DIM) kepada Kementerian Agama. DIM ini sebagai draft sandingan untuk menyelaraskan kerja-kerja LPPOM MUI dan BPJPH.
“Dalam waktu dekat kita akan duduk bersama membahas tentang usulan-usulan kewenangan Majelis Ulama dalam aturan tersebut,” ujarnya.
Sementara, Founder & CEO Halal Corner, Aisha Maharani justru menanyakan kesanggupan BPJPH dalam menjalankan amanat UU JPH Nomor 31 Tahun 2014. Pasalnya, akan banyak pelaku usaha, mulai dari kaki lima hingga restoran bintang lima yang wajib bersertifikasi halal.
“Siap tidak siap ya harus mengikuti undang-undang, nah pertanyaannya apakah BPJPH juga siap?,” kata Aisha kepada Indonesia Inside, saat dihubungi, Rabu.
Ia menyebutkan, di antara tantangan kewajiban halal ini yaitu kesiapan BPJPH dan pergantian sistem sertifikasi dari LPPOM MUI ke BPJPH. BPJPH harus dapat diterima kalangan industri dalam implementasi halal untuk produk dan sistem jaminan halal perusahaan.
“Tapi peluangnya sertitikat halal menjadi dokumen negara dan ada pertambahan produk halal,” ujarnya. (Aza)