Setelah Didemo, Pemerintah Urungkan Tutup dan Relokasi Warga Pulau Komodo

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah mengurungkan wacana melakukan penutupan Pulau Komodo dan merelokasi penduduk setempat. Keputusan ini diambil berdasar Rapat Terbatas tanggal 30 September kemarin di Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Rapat menyepakati tidak dilakukan penutupan, tidak ada relokasi penduduk, tetapi akan dilakukan kerjasama konkuren penataan wisata alam,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi dalam keterangan persnya, Kamis (3/10).

Djati menjelaskan, keputusan ini sesuai dengan hasil kajian tim terpadu yang menilai tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar penutupan. Baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

Pendekatan MAB dan World Heritage, serta pendekatan baru IUCN dalam pengelolaan kawasan konservasi menghormati hak-hak masyarakat local. Itulah yang menjadi alasan tidak perlunya relokasi penduduk dari Pulau Komodo.

“Jika masyarakat Desa Komodo direlokasi akan menurunkan citra Indonesia di mata internasional karena negara tidak memberikan perlindungan kepada warga atas Hak Asasi Manusia,” katanya.

Wacana penutupan sementara Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, bergulir sejak akhir Januari 2019. Lantas, KLHK Tim Terpadu untuk melakukan pengkajian.

Dalam kunjungan tim terpadu pada 15 Agustus silam ke Desa Komodo, tim terpadu mendapati masyarakat desa menolak wacana penutupan. Mereka berdemonstrasi dan menyampaikan pernyataan sikap penolakan.

“Mereka menyatakan telah tinggal di lokasi tersebut secara turun-menurun sejak sebelum penetapan Taman Nasional. Hal ini sesuai dengan hasil ekspedisi Douglas Burden yang mencatat bahwa pada tahun 1926 terdapat pemukiman di Pulau Komodo dengan 40 keluarga,” kata Djati. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar