80 Keberangkatan Haji Ilegal Digagalkan

Indonesiainside.id – Kementerian Haji dan Umrah bersama Ditjen Imigrasi dan Bareskrim Polri berhasil menggagalkan 80 keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga akan melaksanakan haji secara ilegal atau nonprosedural.

Langkah tegas tersebut dilakukan melalui pengawasan intensif di 14 bandara internasional setelah dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural pada 18 April 2026.

Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan ibadah haji menggunakan visa haji resmi.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji. Di luar itu tidak diperbolehkan. Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural,” ujar Rizka di Media Center Haji, Jakarta, Jumat (8/5).

Mayoritas Digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta

Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, menjelaskan bahwa penggagalan dilakukan di sejumlah pintu keberangkatan utama.

Sebanyak 57 calon jemaah nonprosedural dicegah berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, 15 orang digagalkan di Bandara Juanda, 5 orang di Kualanamu, dan 3 lainnya di Yogyakarta International Airport.

Selain itu, petugas juga menemukan 55 percobaan baru haji nonprosedural dan mengidentifikasi dua orang sebagai subject of interest yang kini ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

“Satgas ini saling menguatkan. Kami di Imigrasi menjalankan peran secara maksimal bersama Kemenhaj dan Polri agar masyarakat terlindungi dari berbagai modus haji nonprosedural,” kata Tessar.

Bareskrim Tangani Puluhan Laporan

Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri menyatakan dukungan penuh terhadap operasi Satgas melalui langkah pencegahan, pembinaan, hingga proses hukum.

Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Pipit Subiyanto, mengungkapkan pihaknya telah menerima 95 laporan awal terkait dugaan praktik haji ilegal. Sebagian kasus telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses penyelidikan.

“Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji sesuai aturan Kemenhaj. Jangan sampai terkena tipu muslihat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Pipit.

Kemenhaj kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran visa nonhaji, jalur cepat, ataupun paket keberangkatan tidak resmi. Selain berisiko gagal berangkat, jemaah juga terancam sanksi hukum dan tidak mendapat perlindungan resmi selama berada di Arab Saudi.

Tinggalkan Komentar