Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua KPK periode pertama, Taufiequrachman Ruki, mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta agar Jokowi tak mendengar penolakan dari partai-partai politik.
“Pak Presiden, keluarkan Perppu,” kata Ruki di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Dia menegaskan bahwa partai politik tak punya kuasa melarang presiden untuk menerbitkan aturan tersebut. Perppu merupakan wewenang presiden dan telah diatur dalam pasal 22 UUD.
Dalam pasal itu disebutkan ‘dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’. Menurut dia, revisi UU KPK sebenarnya melemahkan pemberantasan korupsi.
“Saya mendukung bahwa Presiden haru mengeluarkan Perppu untuk memperbaiki hasil revisi,” ucap Ruki.
Dia menjelaskan, salah satu pelemahan KPK yakni dengan adanya Dewan Pengawas. Lembaga baru itu tidak disebutkan sebagai penegak hukum.
“Harus minta izin kepada pengawas, pengawas itu bukan penegak hukum, sifatnya administratif, ini juga menjadi semacam kegaduhan,” kata Ruki.
Hal senada disampaikan ekonom senior, Emil Salim. Ia juga mendesak agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Ini agar Jokowi tidak membawa kembali Indonesia di zaman kourspi merajalela.
Dia menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah ada sejak zaman Jenderal AH Nasution. Upaya itu terus berlanjut hingga Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.
“(Namun) semua tahap-tahap itu tidak menghasilkan hal yang berarti dalam pemberantasan korupsi,” kata Emil di lokasi yang sama.
Pemberantasan korupsi mulai bertaring saat dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK bahkan berani menangkap ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Ketua DPRD, menteri, gubernur, dan pejabat lain yang korup.
Namun upaya itu dilemahkan denga revisi UU KPK. Menurut dia, revisi UU itu sebenarnya melemahkan KPK.
“Kami minta mengusulkan mengharap kepada presiden agar dikeluarkan Perppu untuk menarik mengubah UU KPK dari DPR itu,” ucapnya. (EP)