Indonesiainside.id – Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengaku setuju jika UU KPK dikembalikan ke aturan semula menuai kritik tajam. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Jokowi untuk tidak “cari muka” terkait isu yang justru memanas di masa kepemimpinannya sendiri.
Kritik ini mencuat setelah Jokowi memberikan lampu hijau terhadap usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad untuk mengembalikan muruah KPK lewat revisi aturan. Padahal, pelemahan KPK melalui revisi UU pada tahun 2019 terjadi saat Jokowi masih menjabat.
Boyamin menegaskan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 tidak mungkin terjadi tanpa restu pemerintah. Menurutnya, langkah pemerintah mengirim perwakilan untuk membahas revisi bersama DPR adalah bentuk persetujuan de facto.
“Mohon tidak mencari muka pada isu UU KPK yang nyata-nyata diubah pada masa beliau. Jika tidak setuju, mestinya pemerintah tidak mengirim utusan ke DPR. Tapi nyatanya dikirim, artinya pemerintah setuju,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Minggu (15/2).
Dalih Tak Tanda Tangan Dinilai Tidak Relevan
Menanggapi pembelaan Jokowi yang mengaku tidak menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut, Boyamin menyebut alasan itu tidak relevan secara konstitusi. Sesuai aturan, sebuah undang-undang tetap akan berlaku otomatis setelah 30 hari meski tanpa tanda tangan Presiden.
Lebih lanjut, Boyamin menyoroti proses revisi yang berjalan “super kilat” dan diputus secara aklamasi. Ia meyakini hal itu mustahil terjadi tanpa adanya sinyal atau “lampu hijau” dari Istana sejak tahun 2018.
“Pembahasan kilat dan aklamasi yang dipaksakan itu menunjukkan adanya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif kala itu,” tambah Boyamin.
Dampak dari revisi tersebut, menurut MAKI, terlihat jelas pada pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan pegawai berintegritas seperti Novel Baswedan. Boyamin menilai proses tersebut adalah langkah sistematis yang melibatkan berbagai lembaga negara.
Sebelumnya, saat ditemui di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026), Jokowi menyatakan dukungannya terhadap wacana mengembalikan UU KPK ke aturan lama. Ia berdalih bahwa revisi tahun 2019 murni inisiatif DPR.
“Ya, saya setuju, bagus. Memang saat itu atas inisiatif DPR, tapi saya tidak tanda tangan,” kata Jokowi singkat. (Nto)