Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menyinggung rencana ‘bersih-bersih’ di lingkungan BUMN dari korupsi. Merespons hal itu, isu evaluasi jajaran direksi dan komisaris BUMN mulai bergulir deras. Tentu di kalangan direksi dan komisaris BUMN hal itu menjadi kondisi ‘harap-harap cemas’.
Saat melakukan serah terima jabatan (sertijab), Erick Thohir berencana memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. Menurut dia, banyak kejadian yang membuat citra BUMN kurang baik. “Bahaya kalau sudah utang dikorupsi, itu harus kita tuntaskan dan tindak lanjuti. Saya juga akan bersih-bersih,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir, di Jakarta, Rabu (23/10).
Menanggapi hal itu, Koordinator Sinergi Kawal BUMN Arief Rachman menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja direksi dan komisaris BUMN yang dinilai tidak meningkat. “Menteri BUMN harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja direksi dan komisaris BUMN yang dinilai tidak ‘perform’, cenderung merugi serta minim inovasi,” kata Arief Rachman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/10).
Arief mengatakan usul tersebut merupakan salah satu dari sejumlah saran yang disampaikan kepada Menteri BUMN yang baru untuk bisa menghadapi tantangan ke depan. Pertama, terkait perubahan nomenklatur Kementerian BUMN yaitu ada penambahan jabatan Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur kementerian BUMN.
“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, kami memandang untuk mengisi jabatan penting tersebut adalah figur yang berpengalaman dalam mengelola birokrasi Kementerian BUMN atau pejabat tinggi di kementerian BUMN bukan dari perusahaan mengingat Pak Erick Thohir bukan berlatar belakang birokrat,” ujarnya.
Kemudian, perlu mengoptimalkan peran dan fungsi kedeputian Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja, pembinaan dan pengawasan pada BUMN berdasarkan cluster yang dibidangi deputi-deputi tersebut.
Selanjutnya, skema holdingisasi BUMN yang sudah dilakukan sejak era Menteri BUMN Tanri Abeng hingga Rini Soemarno harus terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi yang tercantum dalam peraturan pemerintah. “BUMN harus didorong agar konsentrasi dan fokus pada core bisnis-nya dalam rangka membangun BUMN maju menjadi perusahaan berkelas dunia serta berdaya saing,” katanya. (*/Dry/Ant)