Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) akan memperkuat digitalisasi desa. Salah satu tujuannya untuk mencegah penyaluran dana ke desa fiktif.
“Kita berupaya melakukan optimalisasi untuk peningkatan dan penguatan digitalisasi. Termasuk terkait dengan desa fiktif, desa hantu,” ujar Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (19/11).
Menurut definisi Kementerian PDTT, Abdul Halim menegaskan bahwa sejatinya desa fiktif tidak ada. Semua dana yang dicairkan diawasi dengan model pengawasan dan pelaporan bertahap. “Semua bisa kita lihat di wall room kita, termasuk di Konawe, sejak awal kita sampaikan di situ terjadi proses penggunaan dana desa sesuai aturan,” tegas dia.
Abdul Halim menyatakan, digitalisasi dilakukan dengan menerapkan teknologi Artificial Intelligence. Selain pengawasan, proses kalkulasi kebutuhan pembangunan setiap desa bisa ditentukan. Abdul Halim menjelaskan, data yang dihimpun dalam teknologi ini bisa digunakan untuk memetakan potensi ekonomi dan kondisk kemiskinan. Termasuk bagi anggota DPR untuk memonitor perkembangan daerah pilihannya.
“Sehingga bisa kita lakukan perhitungan, kira-kira kalau sebuah desa dieksplorasi maka APBD desa akan ada tambahan kekuatan anggaran yang bersumber dari PAD (berapa),” jelasnya. (*/Dry)