Indonesiainside.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 Mahfud MD mengingatkan adanya potensi persoalan hukum dalam rencana sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. Menurutnya, jadwal tersebut perlu ditinjau kembali apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden hingga batas waktu yang ditentukan.
Peringatan itu disampaikan Mahfud melalui unggahan di media sosial X yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR. Ia menilai ketentuan mengenai tenggat pengajuan calon wakil presiden harus diperhatikan secara saksama agar pelaksanaan sidang tidak menimbulkan persoalan konstitusional maupun politik baru.
“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ungkap dia dalam akun resminya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Mahfud menjelaskan, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Namun, Mahfud menyoroti definisi hari dalam kedua aturan tersebut. Menurutnya, istilah hari yang digunakan bukan merujuk pada hari kalender, melainkan hari kerja. Dengan demikian, penghitungan tenggat 14 hari sebelum sidang harus dilakukan berdasarkan jumlah hari kerja.
Atas dasar itu, Mahfud menilai sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara sah apabila dua nama calon belum disampaikan Presiden hingga 19 November 2026 pukul 00.00.
Ia pun mengusulkan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah pimpinan MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Menurut Mahfud, langkah tersebut diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Sebagai ilustrasi, Mahfud menyebut apabila Presiden menyerahkan dua nama pada 20 November 2026, sidang paripurna sebaiknya digeser menjadi 10 Desember 2026. Penghitungan serupa, menurutnya, perlu diterapkan apabila penyerahan nama dilakukan pada tanggal berikutnya, termasuk setelah Presiden kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC).
Mahfud juga mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu pengisian jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Mahfud, penyesuaian waktu berdasarkan 14 hari kerja merupakan langkah kehati-hatian agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak memunculkan persoalan baru. Ia menilai persoalan penghitungan tenggat tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
MPR sebelumnya telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026, setelah jadwal awal 2 Desember diundur satu pekan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut perubahan jadwal dilakukan atas usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon.