UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp 6,13 Juta

Indonesiainside.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Nilai tersebut meningkat 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani keputusan itu setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Pramono menjelaskan kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan penyesuaian upah pada 2026 yang mencapai 6,1 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurutnya, berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), seluruh pihak berhasil merampungkan pembahasan sehari lebih awal.

Pramono mengapresiasi kesepakatan yang dicapai bersama unsur buruh dan pengusaha tersebut. Menurutnya, penyelesaian lebih awal menunjukkan proses pembahasan dapat berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antarpihak.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.

Ia menegaskan Pemprov DKI berupaya menjadi penengah dalam mengakomodasi perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah ingin memastikan kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk tetap beroperasi.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” tandas Pramono.

Tinggalkan Komentar