Indonesiainside.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) di Rumah Belajar Merah Putih, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara.
Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terlebih dahulu mendalami laporan tersebut sebelum menjatuhkan sanksi.
“Kalau ada laporan pungli, kami akan dalami. Kalau memang benar ada Satpol PP yang melakukan, kami akan memberikan tindakan setegas-tegasnya. Tidak pandang bulu untuk itu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Kasus ini bermula ketika seorang oknum yang mengaku sebagai anggota Satpol PP Jakarta Utara bernama Givson Samosir mendatangi Rumah Belajar Merah Putih pada Senin (6/7). Ia mempertanyakan izin kegiatan belajar di lokasi dan diduga meminta uang sebesar Rp300.000 kepada pengurus. Pengurus rumah belajar kemudian hanya memberikan Rp150.000.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan hasil penelusuran menunjukkan Givson bukan merupakan anggota Satpol PP Jakarta Utara sebagaimana yang diakuinya.
“Secara tegas kami sampaikan bahwa pelaku bukan anggota Satpol PP Jakarta Utara,” ujar Satriadi Gunawan.
Menurut Satriadi, Givson merupakan Staf Operasional Tingkat Ahli di Seksi PPNS dan Operasi Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur.
Saat ini, yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli dan pelanggaran disiplin pegawai.
“Yang bersangkutan sudah diperiksa atas dugaan pungli berdasarkan pengaduan warga dan juga dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” jelas Satriadi.
Satriadi menegaskan Satpol PP DKI Jakarta akan menindak tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada siapa pun yang mengatasnamakan Satpol PP serta segera melapor jika menemukan dugaan pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas.