Referendum Bougainville Pilih Merdeka dari Papua Nugini

Indonesiainside.id, Bougainville – Mayoritas penduduk kawasan otonomi Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini dalam referendum yang telah digelar selama dua pekan pada 23 November hingga 7 Desember kemarin.

Dalam referendum tersebut, para pemilih diberikan dua pilihan, yakni perluasan otonomi atau kemerdekaan penuh. Dari 181.067 kertas suara, hampir 98% di antaranya atau 176.928 memilih merdeka. Kemudian 3.043 lainnya memilih perluasan otonomi. Sisanya, 1.096 kertas suara, dikategorikan tidak sah.

Hasil ini diumumkan di Kota Buka oleh mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, yang kini menjabat sebagai ketua Komisi Referendum Bougainville. Ahern dipilih menempati posisi itu lantaran dia dipandang sukses mengawal proses perdamaian Irlandia Utara.

Berbicara di Kota Buka, Ahern mendesak semua pihak untuk mengakui hasil referendum sekaligus menyampaikan pesan bahwa suara setiap orang akan menentukan “perdamaian Anda, sejarah Anda, dan masa depan Anda”.

“Suara tersebut, menunjukkan “kekuatan pena ketimbang senjata,” kata Ahern, dikutip BBC, Rabu(11/12).

Pengumuman bahwa mayoritas pemilih menginginkan kemerdekaan disambut dengan pekikan, tepuk tangan, dan air mata. Beberapa orang sontak menyanyikan lagu My Bougainville.

“Bahagia tidak cukup menggambarkan perasaan saya. Anda melihat air mata saya, inilah momen yang kami tunggu-tunggu,” kata seorang lulusan keperawatan, Alexia Baria, kepada kantor berita AFP.

John Momis, pemimpin kawasan otonomi Bougainville, mengatakan “setidaknya secara psikologis, kami merasa dimerdekakan”.

Adapun Puka Temu, Menteri Papua Nugini untuk urusan Bougainville, menilai “hasilnya [referendum] kredibel.”

Namun, Temu meminta agar para pemilih mengizinkan rakyat Papua Nugini mendapat cukup waktu untuk meresapi hasilnya.

Bougainville, yang dihuni 300.000 penduduk, adalah sekumpulan pulau di bagian timur Papua Nugini. Bougainville pernah berupaya memproklamasikan kemerdekaan saat pembentukan negara Papua Nugini pada 1975, namun diabaikan.

Pada 1988, Bougainville terlibat peperangan separatis selama sembilan tahun yang dipicu isu ekonomi.

Pada 2001, pemerintah Papua Nugini memberikan status otonomi kepada Bougainville sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri perang sipil antara pemberontak Bougainville dan militer Papua Nugini yang menewaskan sekitar 20.000 orang. Kesepakatan itu juga menjanjikan referendum kepada rakyat Bougainville.

Meski mayoritas pemilih di Bougainville memilih merdeka, kawasan itu tidak serta-merta menjadi negara baru. Pasalnya, hasil referendum tidak mengikat dan parlemen Papua Nugini harus meratifikasinya.

Pemerintah Papua Nugini juga akan menggelar rangkaian diskusi untuk menentukan apakah transisi menuju kemerdekaan penuh Bougainville bisa dimulai—dan jika bisa, kapan dilaksanakan.

Meski pemerintah PNG menentang kemerdekaan Bougainville, dan tidak harus menerima hasil referendum, suara mayoritas dalam referendum diperkirakan akan menambahkan tekanan terhadap pemerintah PNG untuk memberikan kemerdekaan kepada Bougainville.(EP)

Tinggalkan Komentar