Tol Tidak Bisa Gratis Karena Ada Utang BUMN

Oleh: Andryanto S |

Menanggapi wacana jalan tol gratis seperti yang diterapkan Pemerintah Malaysia, Menteri BUMN memiliki pandangan yang berbeda.

Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Soemarno menegaskan jalan tol yang dikelola BUMN tak bisa gratis. Setiap perusahaan pelat merah tentu memiliki investasi dalam membangun jalan tol. Bahkan untuk mendapatkan investasi BUMN harus berutang.

“BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong (gratis),” ujar Rini di Jakarta, kemarin.

Sebagai investor, lanjut dia, baik BUMN maupun swasta tidak akan bisa membebaskan biaya atau tarif tol. Apalagi yang dibangun melalui pinjaman, termasuk pihak Malaysia jika membangun jalan tol di Indonesia.

“Jalan tol juga banyak dibangun swasta, Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin, mereka bangun jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali,” katanya.

Terkait tol yang habis masa konsesi, Rini mengatakan, hal itu merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai regulatornya. Kebijakan penggratisan tarif tol yang habis masa konsesi ada di Kementerian terkait.

“Regulasinya ada di kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagai investor, kita bertanggug jawab membangun, mendapat konsesi, kami bangun, konsesi perjanjian A,B, C kita turuti semua,” tuturnya.

Terkait utang BUMN, Said Didu yang pernah menjabat Sekretaris Menteri BUMN Periode 2004-2012 pernah menjelaskan pada 2016, utang BUMN tercatat meningkat lebih dari Rp2.000 triliun hingga 2017, yakni dari Rp3.281 triliun menjadi Rp5.252 triliun. Sementara untuk revenuenya atau pendapatan, naiknya hanya sebesar Rp100 triliun, yakni dari Rp1.969 triliun periode sama.

“Kalau tambah utang naik, revenue-nya harus naik dong, kalau enggak ada masalah. Kualitas apa utang itu? Kok revenue-nya segitu, ada yang bilang siapa tahu bangun pabrik, enggak. Jadi saya enggak tahu utang Rp2.000 triliun itu ada di mana sekarang dan untuk apa,” katanya.

Menurut dia, kenaikan tajam utang BUMN itu ikut menyebabkan perusahaan BUMN dalam kerusakan kritis. Ditambah lagi, terus membesarnya intervensi penguasa terhadap kinerja BUMN.

Kerusakan itu tidak akan terjadi, lanjut dia, bilamana intervensi penguasa tidak besar kepada BUMN. Dia pun menjelaskan, yang di maksud penguasa itu adalah para cukong-cukong bermodal besar yang terus dituruti dan ditakuti oleh pemerintahan.

“Itu bukan pemerintah lho, tapi cukong-cukong pengusaha. Pemerintah berganti, cukongnya tetap. Aku pilih pemerintah yang bebas dari cukong kekuasaan, karena kita ganti pemerintahan cukongnya dia lagi,” tegas Said Didu.

Karena itu Said menegaskan, siapa pun pemerintah yang terpilih ke depannya harus benar-benar bisa membebaskan BUMN dari intervensi-intervensi tersebut. Sebab, BUMN adalah badan usaha milik negara bukan badan usaha milik pengusaha.

“Kalau saya ditanya solusinya, hanya dua tiga langkah, yakni tempatkan orang baik di BUMN dengan jaminan jabatan yang pasti dan lindungi dia, ketiga sedikit marah-marah, itu aja. Itu sederhana, pengalaman saya 90 persen lebih karena intervensi bukan orangnya (pejabatnya),” paparnya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar