Indonesiainside.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menganggap wajar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, membuat spekulasi buron KPK, Harun Masiku, ditembak mati. Ia menyebut PDIP juga tak mendapatkan informasi keberadaan Harun saat ini.
“Siapa yang tahu? Iya kan. Kita mana tahu, orangnya tidak ada, menghilang,” tutur Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
Bagi Masinton, spekalusi yang dimunculkan Benny merupakan pendapat anggota Komisi Hukum dan hal itu dilindungi oleh konstitusi. Apalagi, Benny melontarkan spekulasi tersebut saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Senin (24/2) kemarin.
“Itu hal anggota DPR untuk menanyakan ke mitra kerjanya, dalam hal ini anggota Komisi III dengan Menkumham. Pertanyaan maupun pernyataan di dalam rapat itu dijamin oleh konstitusi. Wajar saja dalam rangka pengawasan,” kata Masinton.
Kendati begitu, Masinton memohon kepada semua pihak agar tidak mengaitkan hilangnya Harun Masiku dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut kasus yang menimpa Harun adalah persoalan pribadi.
“Tidak ada kaitannya dengan PDIP. Orang dalam posisi kita juga tidak tahu keberadaannya, gimana komunikasinya,” ujar Masinton.
Kemarin, Benny merasa geram lantaran penegak hukum sampai saat ini belum mampu menemukan buron KPK, Harun Masiku. Benny lalu menyampaikan tiga spekulasi terkait keberadaan Harun Masiku. Spekulasi pertama, Harun bisa saja telah dibunuh oleh pihak tertentu.
“Akibat situasi ini ada tiga spekulasi di tengah publik. Pak HM sudah ditembak mati, sangat mungkin,” kata Benny usah mendengar penjelasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, soal Harun Masiku di ruang Komisi III DPR.
Spekulasi kedua, Harun Masiku bisa saja disembunyikan oleh pihak tak bertanggung jawab. Ketiga, Harun Masiku juga mungkin sembunyi sendiri.
Harun Masiku merupakan salah satu tersangka suap PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan. Ia disangka menyuap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun terbang ke Singapura pada 6 Januari.
Saat ditetapkan tersangka pada 9 Januari 2020, publik mempertanyakan keberadaan Harun Masiku. Namun, Ditjen menyebut Harun belum kembali ke Indonesia. Masalah menjadi rumit saat Tempo menemukan fakta lain. Media nasional itu menyebut Harun telah berada di Tanah Air pada 7 Januari.
Desakan semakin deras. Yasonna turut terbawa arus. Hingga pada 22 Januari 2020, Ditjen Imigrasi membenarkan hasil investigasi Tempo. Harun sudah ada di Indonesia pada 7 Januari. Hal itu menandakan, Harun sudah berada di Tanah Air pada 8 Januari 2020 saat KPK melakukan OTT.
Ragam peristiwa usai fakta-fakta itu terungkap. Salah satunya pemecatan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie. Ia dipecat atas dasar kesalahan data lalu lintas imigrasi.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, juga membentuk tim gabungan Pemeriksa terhadap Perlintasan Keimigrasian. Tim itu untuk menginvestigasi penyebab Harun Masiku tidak tercatat ke Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).(EP)