Indonesiainside.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kronologi awal perkenalannya dengan Harun Masiku saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis. (26/6)
Menurut Hasto, pertemuan pertama terjadi pada 2019, saat proses penjaringan calon anggota legislatif (caleg). Ketika itu, Harun datang membawa biodata pribadi dan menyatakan keinginannya untuk maju sebagai caleg.
“Karena proses pendaftaran terbuka, saya arahkan yang bersangkutan untuk mengisi formulir biodata di kantor sekretariat partai. Itulah kali pertama saya bertemu dan mengenal Harun Masiku,” ujar Hasto di hadapan majelis hakim.
Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung di Kantor DPP PDIP, yang saat itu menjadi pusat kegiatan administrasi pendaftaran caleg. Harun, lanjut Hasto, bukan merupakan kader partai, meski sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Dia sempat menunjukkan KTA, tetapi statusnya hanya sebagai anggota, bukan kader partai,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Hasto didakwa menghalangi proses penyidikan kasus korupsi dan suap yang menjerat Harun Masiku sebagai tersangka. Dugaan tindak pidana terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2024.
Jaksa penuntut menyebut bahwa Hasto memerintahkan Harun, melalui perantara staf Rumah Aspirasi bernama Nur Hasan, untuk merendam ponsel milik Harun ke dalam air setelah terjadinya operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU periode 2017–2022.
Tak hanya itu, ajudan Hasto bernama Kusnadi juga disebut menerima perintah serupa untuk menenggelamkan ponsel sebagai langkah menghindari penyitaan oleh penyidik KPK.
Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga dikenai dakwaan turut serta memberikan suap bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, eks narapidana Saeful Bahri, serta Harun Masiku. Mereka disebut menyerahkan uang sebesar 57.350 dolar Singapura, setara dengan Rp600 juta, kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diduga diberikan agar Wahyu memfasilitasi pengalihan kursi calon anggota legislatif terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I, dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku, melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Atas dugaan tersebut, Hasto didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Ant)