Akademikus: Jika Sengaja Naikkan Iuran BPJS Lagi, Presiden Bisa Berbahaya

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020 tidak bisa dibenarkan. Ia menyebut tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

“Sebab, itu sama saja dengan menentang putusan peradilan. Jika itu disengaja, presiden bisa berbahaya karena itu dapat menjadi alasan sebagai pelanggaran konstitusi,” ucap Feri kepada Indonesiainside.id, Kamis (14/5).

Pada 27 Februari lalu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Maka Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara seharusnya wajib tunduk pada putusan MA itu. Joko Widodo juga harus menghormati lembaga peradilan sebagai wujud adanya kepastian hukum.

“Putusan No 7/P-HUM/2020 itu tidak menghendaki problematika keuangan BPJS dibebankan kepada peserta karena BPJS sendiri dianggap perlu membenahi manajemen, fraud dan kecurangan peserta. Putusan itu juga melarang kenaikan di tengah dampak ekonomi global,” ucap Feri.

Feri menjelaskan, Pasal 31 UU MA menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu artinya aturan yang telah dibatalkan tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh membuat aturan serupa.

“Bisa saja presiden dianggap mengabaikan hukum (disobedience of law). Saat ini di tengah bencana Covid-19. Ekonomi semua orang bermasalah, kok negara mengabaikan perintah putusan peradilan itu?” ucap Feri mempertanyakan.

Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Keputusan itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebenarnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara berkala dan waktu pemberlakuan yang berbeda. Namun yang membingungkan, premi BPJS Kesehatan selalu berubah dan tak punya keputusan pasti.

Pada 2018 lalu, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000. Iuran itu kemudian naik 100 persen melalui Perpres No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Januari 2020 itu yakni Kelas I Rp160.000, kelas II Rp110.000, dan Kelas III Rp42.000.

Namun, Mahkamah Agung pada Februari 2020 membatalkan Perpres Nomor 75/2019 setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah. Dengan putusan sah dan mengikat itu, iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kelas I sebesar Rp80.000, kelas II Rp51.000, dan Kelas III Rp25.000.

Namun, Joko kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Berdasarkan Perpres itu, iuran menjadi kelas I sebesar Rp150.000, Kelas II Rp100.000, kelas III Rp25.500 pada 2020 dan Rp35.000 pada 2021 dan seterusnya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar