Indonesiainside.id – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Akhmad Sahal atau Gus Sahal, menilai terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Sahal usai mengikuti jalannya sidang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (16/7/2026). Menurutnya, langkah Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT) yang meminta daftar barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menunjukkan kelemahan posisi mereka.
“Ini terkuak tadi di sidang hari ini. Tim hukumnya Dokter Tifa meminta daftar barang bukti dari JPU. JPU bilang, ‘Itu kan daftar barang bukti.’ Seakan-akan mereka tidak punya senjata lalu meminta daftar senjata yang dimiliki JPU,” ujar Gus Sahal dalam kanal YouTube COKRO TV, dikutip Jumat (17/7/2026).
Ia menilai, sebagai pihak yang sebelumnya melontarkan tuduhan, kubu Dokter Tifa seharusnya telah memiliki bukti yang cukup untuk mendukung argumentasi mereka.
“Jadi ini kelihatan bahwa memang mereka, sebagai penuduh, tidak bisa membuktikan,” lanjutnya.
Sidang Diwarnai Perdebatan Soal Barang Bukti
Dalam persidangan tersebut, Tim Pembela Dokter Tifa meminta JPU menyerahkan daftar barang bukti beserta kelengkapan berkas perkara. Permintaan itu memicu perdebatan antara penasihat hukum terdakwa dengan jaksa di ruang sidang.
Tim kuasa hukum mempertanyakan kesesuaian data berkas perkara. Mereka menyebut terdapat 55 barang bukti yang diserahkan penyidik kepolisian kepada JPU dan meminta kepastian apakah jumlah tersebut sudah final atau masih berpotensi bertambah.
Selain itu, pihak Dokter Tifa mengaku telah menerima daftar berisi 94 saksi. Melalui majelis hakim, mereka meminta konfirmasi apakah JPU masih akan menghadirkan saksi tambahan di luar daftar tersebut.
Tak hanya soal barang bukti dan daftar saksi, tim pembela juga mempersoalkan belum diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap 26 ahli, termasuk ahli digital forensik.
Menurut tim kuasa hukum, dokumen tersebut sangat penting untuk mempelajari dasar keterangan para ahli sekaligus menyusun strategi pembelaan selama proses persidangan berlangsung.
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin utama yang diperdebatkan dalam sidang ketiga perkara dugaan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Nto)