Indonesiainside.id, Beijing – Cina menuduh Amerika Serikat (AS) mencampuri urusan dalam negerinya, dengan menyetujui undang-undang yang memungkinkan sanksi bagi pejabat Cina atas tuduhan penganiayaan terhadap Muslim Uighur. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah undang-undang yang memungkinkan sanksi terhadap pejabat Cina atas apa yang disebut sebagai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelecehan terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur, di wilayah barat Xinjiang, Cina.
Apa yang disebut sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur, yang sebelumnya melewati Kongres AS dengan suara bulat, akan membekukan aset apa pun yang dimiliki pejabat Cina di AS dan melarang mereka masuk ke negara itu. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang itu secara kasar mencampuri urusan dalam negeri Cina, dan menyerukan Washington untuk segera memperbaiki kesalahannya.
“Tindakan yang disebut ini dengan sengaja memfitnah situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan secara jahat menyerang kebijakan Cina dalam memerintah Xinjiang,” kata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa Beijing akan membalas dengan tegas, dan AS akan menanggung beban semua konsekuensi selanjutnya.
Tahun lalu, sebuah panel hak asasi manusia PBB mengutip perkiraan bahwa dua juta warga Uighur dan minoritas Muslim dipaksa masuk ke kamp-kamp politik untuk indoktrinasi di wilayah otonom, yang merupakan rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Beijing membantah tuduhan itu dan juga laporan-laporan lain bahwa orang Uighur dipinggirkan secara tidak adil.
Cina mengklaim pihaknya sedang menangani keterbelakangan dan kurangnya pekerjaan di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya seperti Xinjiang Etnis minoritas Uighur, yang membentuk sekitar 45 persen populasi di Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah Beijing melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi. Cina menolak tuduhan itu dan balik menuduh apa yang digambarkannya sebagai kelompok separatis Uighur, karena merencanakan serangan di Xinjiang yang kaya sumber daya, yang secara strategis terletak di perbatasan Asia Tengah. (NE)