Oleh: Nurcholis |
Indonesiainside.id, Jakarta–Pemilih Mesir akhirnya mendukung amandemen konstitusi yang bisa membuat pemerintahan Presiden Abdul Fattah al-Sisi diperpanjang hingga 2030, kata dewan pemilihan kemarin.
Kepala Komisi Pemilu Nasional Lashin Ibrahim mengatakan pada konferensi pers di Kairo bahwa 88,83 persen memilih “ya” dalam jajak pendapat tentang amandemen, dengan 11,17 persen memilih “tidak”.
Lashin Ibrahim mengklaim, pemungutan suara tiga hari berlangsung “dalam iklim yang didorong oleh demokrasi”.
Pihak menggunakan Twitter tak lama setelah keputusan diumumkan untuk berterima kasih kepada sesama warga negara “yang memukau dunia dengan kesadaran mereka tentang tantangan yang dihadapi” Mesir.
Sekitar 27 juta suara diambil di negara itu dengan jumlah penduduk terpadat di dunia Arab, dengan tingkat partisipasi 44,33 persen.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik situasi di sekitar kesibukan yang terjadi dalam kesibukan itu, termasuk penindasan terhadap mereka yang menentang reformasi komprehensif yang akan memperkuat kekuatan Sisi.
Media pro-pemerintah, pelaku bisnis dan anggota parlemen sebelumnya menganjurkan jawaban “Ya” dan mendorong partisipasi tinggi pemilih sementara pihak berwenang mengancam akan mendenda siapa pun yang memboikot pemilihan.
Sementara analis mengatakan, banyak surat suara telah dicoblos lebih dulu.
Parlemen Mesir, yang penuh dengan pendukung setia Sisi, memberikan suara untuk mendukung amandemen pekan lalu, memberikan pemilih hanya beberapa hari untuk memahami amandemen terhadap 20 hal.
Amandemen kontroversial lainnya termasuk meningkatkan kontrol Sisi atas peradilan dan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada angkatan bersenjata dalam kehidupan politik Mesir.
Pihak itu mengatakan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas memulihkan stabilitas dan keamanan setelah turbulensi menyusul penggulingan veteran Husni Mubarak yang digulingkan di Arab Spring 2011.
Jajak pendapat yang mendukung Sisi diharapkan, tetapi analis khawatir tentang dampaknya.
Analis Mai El-Sadany, seorang direktur hukum di Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah (TIMEP) yang berbasis di Washington, mengatakan kepada AFP bahwa amandemen tersebut mungkin memiliki “implikasi negatif jangka panjang untuk Mesir”.
Wakil direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Michael Page, menganggap amandemen itu sebagai “upaya tanpa malu untuk menempatkan kekuatan militer atas kekuasaan publik” dan mengatakan bahwa jajak pendapat itu “terjadi di lingkungan yang begitu bebas dan tidak adil sehingga keputusannya tidak bisa berpura-pura memiliki legitimasi “.
Mustapha Kamel al-Sayyid, seorang profesor ilmu politik di American University of Cairo, mengatakan amandemen itu membahayakan penguasa masa depan setelah Sisi, yang berusia 64 tahun.
“Serangkaian amandemen ini luar biasa dalam sejarah modern Mesir,” katanya dikutip AFP.
Analis mengatakan, tujuh tahun Arab Spring , Mesir jatuh dalam diktator baru. Setelah sukses mencongkel kekuasaan Husni Mubarak selama hampir 30 tahun, rakyat Mesir kini harus menghadapi rezim baru di bawah komando Abdul Fattah al-Sisi setelah sejak mengkudeta Muhammad Mursi pada 2013 yang terpilih secara demokratis. (cak)