Cemindo Gemilang Optimis Prospek Industri Semen Pascapandemi

Indonesiainside.id, Jakarta  – Meskipun IPO Cemindo Gemilang, produsen semen Merah Putih  di lantai bursa dibayangi situasi yang tak menentu di dalam negeri, serta rencana penerapakan carbon tax dan kenaikan harga batu bara, namun mereka tetap optimis. Pasalnya, manjemen sudah menyiapkan strategi dengan membangun pabrik semen baru dan paling canggih yang minim polutan.

Direktur Utama  Cemindo Gemilang, Vince Ganda mengatakan, PT Cemindo Gemilang Tbk, memahami situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Menurutnya situasi memang buruk. Namun bukan berarti manajemen tidak berbuat apa-apa. “Kami telah menyiapkan semuanya dan kami tetap optimis. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Kami juga menyiapkan skenario-skenario terbaik agar bisa melewati kondisi yang sulitn ini,” kata Vince.

Persoalan yang akan menjadi sorotan saat ini adalah rencana pengenaan pajak karbon pada tahun depan, harga batu bara yang naik serta moratorium  pabrik semen.

“Kami sudah berkomitmen sejak awal berdirinya pabrik semen Merah Putih untuk green development. Kami telah menyiapkan pembangkit 2X15 Megawatt, Overland Belt Conveyor yang membawa keluar-masuk material, sehingga menekan tingkat polusi. Semua ini akan mengurangi karbon dan potensi terjadinya polusi sehingga pabrik Semen Merah Putih menjadi pabrik semen ramah lingkungan di Indonesia,” ungkapnya.

Pasokan listrik 2×15 Megawatt ini menjadi sangat berarti dalam situasi harga batu bara yang naik terus. Vince mengakui bahwa memahami apa yang menjadi keinginan pemerintah, karena itu manajemen juga menyiapkan pabrik dengan kadar polutan rendah. Salah satunya adalah menyiapkan conveyor yang membawa material keluar-masuk pabrik. “Dengan begitu kita juga mengurangi polusi debu,” tambahnya.

Optimisme Vince itu bukan tanpa sebab, pabrik semen yang berdiri tahun 2011 ini juga punya anak perusahaan di Vietnam yang bernama Chinfon Cement. Mau tak mau ini menjadi keunggulan tersendiri. “Jika ekspor dari Indonesia costnya terlalu besar,  maka kita akan switc ke Chinfon di Vietnam,” kata Vince. Saat ini Cemindo Gemilang melakukan ekspor ke Australia, Philipina, Bangladesh, Tiongkok sampai Madagaskar. Mereka juga mencatatkan diri menjadi eksportir klinker dan semen terbesar selama dua tahun berturut-turut 20019 dan 2020.

PT Cemindo Gemilang sendiri saat ini  memproduksi 10.1 juta ton semen dan 6,4 juta ton klinker. Sedangkan anak perusahaanya di Vietnam, Chinfon Cement di Haipong memproduksi 3,1 juta ton klinker dan 5 juta ton semen. Serta di Ho Chi Min memperoduksi 800.000 ton semen.

Selain itu, PT Cemindo Gemilang juga memiliki anak perusahaan yang bernama PT Motive Mulia, yang memproduksi produk-produk turunan semen berupa Ready Mix Concrete & Precast Concrete.

Dengan berbagai terobosan itu, maka diharapkan pabrik semen ini mampu bersaing serta tetap menjanjikan dalam ekonomi yang sulit.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, jika dilihat dari konsepnya yang bertujuan untuk pembangunan rendah karbon, mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, maka sosialisasi pajak karbon memang perlu dilakukan, dan sesegera mungkin diterapkan.

Hanya saja, Faisal memberi catatan bahwa hal tersebut tidak dilakukan. Pemerintah justru terkesan hanya sekedar berupaya memperoleh peningkatan pendapatan negara dengan cara memajaki industri, misalnya industri semen, ketimbang mengedepankan wacana bahwa pajak karbon ini bisa menurunkan dampak negatif dari pembangunan. “Harusnya pemerintah bisa mengatakan dengan tegas bahwa dengan pajak karbon, pemerintah bisa mengontrol industri agar memenuhi standar pembangunan rendah karbon,” ujarnya.

Hal ini penting, mengingat kita semua belum bisa memprediksi kondisi perekonomian tahun depan. Kalau pun pemerintah menaikkan target pajak, menurunkan sedikit anggaran belanja negara di RAPBN 2022, itu hanya sebatas asumi pemerintah bahwa perekonomian tahun depan akan membaik.

“Kita semua tahu ketika terjadi  lonjakan pandemi, pemerintah tidak ada exit strategy yang jelas. Hal ini berlaku juga dengan prediksi tahun depan. Tahun ini ada ancaman di bidang kesehatan melalui pandemi Covid-19. Bisa jadi, tahun depan saat proses pemulihan ekonomi berlangsung, ada ancaman di bidang lainnya. Pemerintah harus menyiapkan exit strategy-nya dari sekarang,” ujarnya.

Di sisi lain, Faisal juga menegaskan, perlu adanya definisi yang jelas terkait penghasil (produsen) karbon, industri apa saja yang dianggap lebih ramah lingkungan ketimbang lainnya, bagaimana kriteria sebuah industri dinilai menghasilkan karbon lebih tinggi di banding lainnya. “Tidak bisa dipukul rata karena kondisi setiap masyarakat dan badan usaha berbeda-beda. Belum lagi kondisi di setiap daerah yang berbeda juga,” tandasnya.

Untuk definisi lanjut Faisal, perlu ditegaskan pula apakah dilihat berdasarkan produk akhir, proses produksinya atau metodenya. Karena masing-masing kriteria ini akan berbeda-beda tingkat emisi karbon yang dihasilkan. “Pemerintah mesti hati-hati terkait pajak karbon ini. Jangan sampai niat baik untuk mengurangi dampak negatif ini justru menjadi kontra produktif. Ujung-ujungnya terjadi perselisihan atau dispute,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Faisal, standarisasi pembangunan rendah karbon antara negara maju dan negara berkembang jelas berbeda. Negara berkembang tentu tidak bisa mengejar standar yang ditetapkan oleh negara maju. Jadi, tidak heran, secara global, di sejumlah negara masih terjadi perselisihan atau dispute terkait pajak karbon ini salah satunya karena defisini yang tidak jelas tersebut.

Karena itu, agar tidak terjadi perselisihan, pemerintah harus mendorong industri  dengan memberikan panduan (road map) terkait target pembangunan rendah karbon yang dicanangkan pemerintah. “Jika semuanya jelas dan terukur, setidaknya mendorong industri  untuk berkomitmen mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi disamping profit oriented yang memang menjadi tujuan para pelaku bisnis di dalam menjalankan roda bisnisnya,” ujarnya.(Nto)

 

Tinggalkan Komentar