JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mampu menjangkau penanganan kasus secara komprehensif. Pasalnya sebelumnya, kebijakan terkait hal tersebut tersebar dalam beberapa aturan.
Misalnya seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU 44/2008 tentang Pornografi, UU TPPO serta UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Namun disayangkan aturan ini belum dapat diterapkan.
“Semua pengaturan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tersebar dalam sejumlah UU tersebut juga diatur dalam UU TPKS. Namun sayang belum bisa diimplementasikan secara efektif karena belum ada aturan teknis atau pelaksananya,” ujar dia, Selasa (11/7).
Belum adanya pemahaman menyeluruh dan utuh terkait substansi UU TPKS juga disayangkan, karena aturan ini dianggap memiliki konsekuensi dalam penerapan aspek perlindungan. Salah satunya terkait persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga, apapun bentuknya itu.
“Pemahaman tersebut juga harus sampai pada tataran kesepahaman antara aparat penegak hukum, kerja sama kelompok kerja perempuan anak terpadu, dan dengan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan gender. UU TPKS penting sekali diterapkan karena bisa kena semua mulai dari pencegahan, penindakan, sanksi dan perlindungan,” terangnya.
Selain penegakan hukum, UU TPKS juga mengatur hak perlindungan hingga pemulihan korban yang meliputi hak atas penanganan terhadap kasusnya. Didik berharap, pihak kepolisian memiliki peran dalam mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan pada setiap kasus kekerasan seksual.
“Korban memiliki hak atas penanganan misalnya mendapat dokumen hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, perawatan medis, hingga hak untuk menghapus konten seksual berbasis elektronik yang menyangkut korban,” urainya.
Korban turut mendapat hak perlindungan meliputi kerahasiaan identitas serta perlindungan dari tindakan merendahkan yang dilakukan oleh aparat yang menangani kasus. Kemudian perlindungan atas kehilangan pekerjaan, mutasi, pendidikan, hingga akses politik.
“Sementara hak pemulihan meliputi, rehabilitasi medis dan mental, restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara, hingga reintegrasi sosial. Pemulihan itu didapat korban mulai proses hingga setelah proses peradilan,” tandas dia.