Indonesiainside.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI secara tegas menyatakan bahwa jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, maka sebaiknya peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lebih baik pulang ke rumah.
“Jika adik-adik yang berjilbab dipaksa harus membuka jilbabnya, pulang saja,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, di laman resmi MUI, Rabu (14/8).
Kiai Cholil menyatakan dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.
“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” katanya.
Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.
Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja.
Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra bertutur dirinya mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara.
“Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh,” ujarnya.
Sejak tahun 2016 – 2021 ketika pengelolaan Paskibraka ada di Kemenpora, sebelum akhirnya pada tahun 2022 dialihkan ke BPIP.
Hal yang aneh dan mengagetkan terjadi kemarin, ketika calon Paskibra dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara IKN. Tidak ada satupun Capaska Putri yang dikukuhkan mengenakan hijab atau jilbab.
“Ada 18 provinsi Capaska putri yang memakai hijab, bahkan ada yang sejak SD/SMP sudah terbiasa memakai Jilbab, lalu kenapa pada saat pengukuhan mereka kok jadi lepas jilbab semua? Padahal pada saat latihan sampai dengan gladi kotor, adik-adik masih diperkenankan memakai jilbab,” ucapnya.(Nto)