Pemerintah Beberkan Strategi Wujudkan Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Kecil

Indonesiainside.id – Dua pekan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran langsung mengambil langkah cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi masyarakat kecil.

Dikutip ANTARA, Kamis (31/10). menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia mengalami backlog kepemilikan perumahan yang mencapai 11 juta unit, di mana 93 persen berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

Kondisi ini diperparah oleh banyaknya penduduk produktif yang terjebak dalam situasi sebagai generasi sandwich, di mana mereka harus menanggung ketergantungan usia lanjut sambil memberikan kehidupan layak bagi generasi muda.

Oleh karena itu, program ini menjadi respons penting dari Pemerintah untuk membantu masyarakat kecil memiliki tempat tinggal yang layak. Program 3 Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan rumah di desa bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan desa wisata, sementara apartemen di kota ditujukan untuk masyarakat yang bekerja di daerah perkotaan.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemerintah menerapkan tiga strategi: keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Keterbukaan Publik

Strategi pertama adalah keterbukaan publik, yang bertujuan untuk membuat program ini transparan dengan melibatkan pengawasan dari masyarakat dan aparat hukum. Pelibatan ini akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang UMKM untuk pembangunan rumah di desa, serta pengembang besar untuk apartemen di kota. Salah satu langkah inovatif adalah menyiapkan call center untuk menerima laporan mengenai dugaan korupsi dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan pungutan liar, sehingga dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat kecil.

Efisiensi

Strategi kedua adalah efisiensi, dengan mengoptimalkan aset perumahan yang sudah ada. Contohnya, pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta yang dibangun sejak 2021. Rusun ini akan diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran dan mereka yang belum memiliki rumah, dengan harga sewa terjangkau.

Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput merupakan langkah awal dalam efisiensi, dengan tujuan menurunkan harga sewa untuk masyarakat kecil, dan memberikan gratis biaya sewa selama setahun bagi warga terdampak.

Inovasi

Strategi ketiga adalah inovasi, salah satunya melalui pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor. Contohnya, lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung berpotensi untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil. Lahan-lahan ini, yang berstatus resmi milik negara, dapat membantu mengurangi biaya pembebasan lahan.

Inovasi ini sangat penting mengingat anggaran perumahan untuk tahun 2025 sangat terbatas, hanya Rp5,07 triliun, dan sebagian di antaranya dialokasikan untuk pembangunan IKN.

Dengan strategi-strategi ini, Pemerintah berupaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi rakyat dan meringankan beban anggaran, serta mengurangi harga rumah melalui pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan.

Tinggalkan Komentar