Indonesiainside.id – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, mengusulkan agar pembiayaan atau kredit tidak diberikan langsung kepada individu, tetapi melalui koperasi. Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Ferry menyatakan bahwa wacana pemutihan utang ini berpotensi memberikan dampak positif, karena dapat mengurangi beban keuangan yang telah ada, sehingga petani dan nelayan dapat kembali produktif.
Ferry juga menekankan bahwa program penghapusan utang ini akan memiliki kriteria kelayakan yang spesifik, artinya tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat, melainkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM diharapkan dapat kembali mengakses pinjaman. Namun, untuk menghindari masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana melalui koperasi agar terdapat pengawasan antar anggota.
“Ke depan, pembiayaan memang harus diberikan melalui kelompok, yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan kepada individu. Kami akan mengusulkan kepada presiden agar ada pengaturan terkait ini,” ungkap Ferry dalam keterangannya, Kamis (31/10).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Ia menilai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM sebagai langkah konkret untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil.
“Kami harapkan program ini dapat dilaksanakan dengan cepat untuk memudahkan kredit bagi kelompok yang berusaha dalam bidang pangan, tanpa mempersulit mereka. Pemberian kredit tanpa agunan juga perlu dilakukan, dan pembayaran cicilan bisa dilakukan setelah panen,” kata Sadar.
Namun, ia juga mengingatkan agar ke depan, pemberian kredit kepada petani, nelayan, dan UMKM dilakukan dengan lebih teliti dan melalui kelompok seperti koperasi untuk mencegah terjadinya moral hazard, di mana penerima manfaat sebelumnya mungkin akan mengulangi perilaku yang sama dan kembali menunggak.
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menghapus utang kredit macet bagi sedikitnya enam juta petani, nelayan, dan UMKM di perbankan melalui penerbitan Peraturan Presiden tentang pemutihan utang. Diharapkan, kebijakan ini dapat membuka kembali akses pembiayaan bagi mereka.