Coretax Bisa Jadi Andalan, Namun Bukan untuk Tahun ini

IndonesiaInside.id – Ekonom Bright Institute Awalil Rizky meyakini bahwa sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menjadi andalan dalam upaya penyerapan pajak, namun bukan untuk diterapkan tahun ini.

“Coretax itu salah satu andalan, tapi bukan untuk 2025,” kata Awalil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pemerintah bisa fokus membangun sistem Coretax lebih dulu pada tahun ini. Meski sistem perpajakan itu sudah dikembangkan dari beberapa tahun lalu, Awalil menilai masih butuh pengembangan agar bisa berjalan optimal.

“Dibangun dulu, bukan dilaksanakan. Mungkin hasilnya masih di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Meski masih banyak kendala, Awalil optimistis Coretax bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.

“Kalau untuk 2026 dan seterusnya, saya harus mengakui Coretax itu andalan. Saya berharap perekonomian kita bisa pulih,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama.

Skenario tersebut antara lain fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara parallel. Mulai dari pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-Filing melalui laman Pajak.go.id. Hal lainnya terkait penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta DJP untuk memitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax.

“Saya tahu ada keluhan soal Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan,” katanya.

Dia melanjutkan, membangun sistem yang kompleks seperti Coretax dengan 8 miliar transaksi bukan perkara mudah.

“Ini bukan alasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengingatkan adanya potensi malaadministrasi pada penerapan Coretax apabila tidak dikelola dengan baik.

“Keluhan para pengguna platform ini perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Yeka.

Dirinya pun berharap agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan selaku pengampu pembangunan sistem Coretax dapat segera melakukan perbaikan dan memberikan alternatif bagi pengguna layanan dalam melakukan administrasi pelaporan pajak.

Kemudian dalam hal masyarakat menggunakan layanan Coretax dan mengadukan adanya kendala, Ombudsman meminta DJP dapat mengelola pengaduan tersebut dan memberikan solusi terbaik.

Yeka mengungkapkan terdapat tiga potensi malaadministrasi yang dapat terjadi. Pertama, tidak kompeten, artinya sistem tersebut tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Kedua, adanya potensi penyimpangan prosedur di mana terdapat bug pada sistem Coretax. Dia mengatakan keluhan adanya bug itu cukup banyak disampaikan.

Ia menjelaskan bug dalam aplikasi merupakan gangguan atau kesalahan yang menyebabkan aplikasi tidak dapat berjalan dengan normal.

Potensi ketiga, lanjut dia, yaitu adanya potensi tidak memberikan layanan di mana Coretax sebagai bentuk layanan tidak dapat diakses oleh pengguna.

“Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sampai saat ini tidak dapat memberikan layanan yang dijanjikan,” tuturnya. (Ant)

Tinggalkan Komentar