DJP Hapuskan Sanksi Administratif Keterlambatan Bayar Pajak pada Coretax

Indonesiainside.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan kebijakan baru melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Kebijakan ini menghapuskan sanksi administratif yang selama ini diberlakukan terkait keterlambatan pembayaran pajak atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akibat implementasi sistem Coretax yang baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terdampak oleh perubahan sistem ini. “Penghapusan sanksi ini mencakup keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak serta pelaporan SPT yang disebabkan oleh peralihan ke sistem Coretax,” ujar Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/2).

Dalam kebijakan tersebut, untuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sanksi dihapus untuk empat jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) selain pengalihan tanah/bangunan, PPh 15, 21, 22, 23, 25, dan 26 untuk masa pajak Januari 2025. Kebijakan ini juga mencakup PPh atas pengalihan tanah/bangunan untuk masa pajak Desember 2024, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk masa pajak Januari 2025.

Selain itu, untuk keterlambatan pelaporan SPT, penghapusan sanksi berlaku untuk pelaporan lima jenis pajak, termasuk SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26, SPT Masa Unifikasi, serta pelaporan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. SPT PPN dan bea meterai untuk masa pajak Desember 2024 serta Januari-Maret 2025 juga tercakup dalam kebijakan penghapusan sanksi ini.

Sanksi administratif tersebut akan dihapuskan jika pembayaran atau pelaporan dilakukan pada masa setelah jatuh tempo hingga tenggat waktu yang ditentukan. Untuk PPh dan bea meterai, tenggat waktu pembayaran atau pelaporan adalah pada akhir bulan setelah masa pajak, seperti 31 Januari 2025 untuk masa pajak Desember 2024, dan seterusnya hingga 30 April 2025 untuk masa pajak Maret 2025. Sementara untuk PPN dan PPnBM, tenggat waktu adalah setiap tanggal 10 pada dua bulan setelah masa pajak, seperti 10 Maret 2025 untuk masa pajak Januari 2025.

DJP juga menegaskan bahwa bagi wajib pajak yang memenuhi syarat, Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan. Bahkan, jika STP sudah diterbitkan sebelum kebijakan ini berlaku, DJP akan menghapuskan sanksi secara otomatis atau jabatan.

Tinggalkan Komentar