Indonesiainside.id – Pemerintah mulai melirik potensi besar yang selama ini tersembunyi di balik jeruji penjara. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan mengusulkan agar warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha bisa diakui secara resmi sebagai bagian dari kategori usaha mikro. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif untuk memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Maman menyebut kementeriannya akan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sapa UMKM. Aplikasi ini akan digunakan untuk memetakan, memverifikasi, dan memantau kondisi serta status usaha yang dijalankan oleh warga binaan. Menurutnya, sistem ini menjadi alat penting untuk mengetahui secara terstruktur siapa saja warga binaan yang aktif sebagai pelaku usaha mikro, termasuk mereka yang dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan,” jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (22/4).
Tak hanya itu, Kementerian UMKM juga tengah mempersiapkan langkah lanjutan dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) guna mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro yang sah secara hukum.
“Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan,” ujarnya.
Maman juga menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam membina dan mengembangkan potensi kewirausahaan di dalam lapas. Ia melihat bahwa pemberdayaan ekonomi bisa menjadi pintu masuk bagi warga binaan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif.
Apresiasi pun diberikan Maman kepada Kemenimipas atas terselenggaranya Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest), sebuah ajang yang menampilkan karya dan produk buatan warga binaan. Menurutnya, festival tersebut menjadi bukti bahwa paradigma terhadap narapidana mulai berubah, dari yang semula hanya objek pembinaan menjadi subjek pemberdayaan.
“Ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro,” ucapnya.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, juga menyampaikan hal serupa. Ia menyatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya untuk membangkitkan semangat UMKM di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Agus berharap, kegiatan ini mampu membuka peluang nyata bagi warga binaan untuk ikut berkontribusi dalam sektor industri dan kegiatan produktif lainnya.
Ia menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki potensi besar untuk menjadi individu yang lebih baik dan berdaya guna, khususnya melalui jalur wirausaha. Dengan dukungan yang tepat, mereka diyakini dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang bermakna dan mampu memberikan kontribusi positif.