IndonesiaInside.id – Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 kembali ditunda. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sidang tiga perkara sekaligus ini akan dilanjutkan kembali pada Rabu (21/5).
“Para pihak agar hadir, Pemerintah dan Pihak Terkait tanpa kami panggil,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang sedianya mengagendakan Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon, Rabu (30/4/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Suhartoyo mengatakan bahwa Mahkamah memberlakukan pembatasan jumlah ahli dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Masing-masing pihak yaitu Pemohon, Pemerintah, serta Pihak Terkait hanya dapat menghadirkan dua ahli dan dua saksi dalam persidangan. Sedangkan, para pihak dapat mengajukan tambahan keterangan ahli dan saksi secara tertulis ke Mahkamah.
Mahkamah memberikan kesempatan satu kali lagi untuk masing-masing Pemohon menghadirkan ahli dan saksi dalam persidangan. Jika tidak, Pemohon dapat menyampaikan keterangan ahli dan saksi melalui keterangan tertulis. Sebab, Mahkamah berpegang teguh pada prinsip peradilan cepat dan sederhana.
“Kami memberikan kesempatan sekali lagi sebagai kesempatan terakhir karena Mahkamah sedang menangani perkara yang secara jumlah cukup banyak sehingga kalau menunda-nunda persidangan menjadikan peradilan cepat, sederhana, tidak tercapai,” jelas Suhartoyo.
Kewajiban dan Tolok Ukur Peserta Tapera Dipertanyakan
Ada tiga perkara sekaligus diajukan ke MK terkait pengujian UU Tapera. Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dimohonkan Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Para Pemohon mengujikan Pasal 7 ayat (1) dan ayat 2, Pasal 72 ayat (1) huruf c UU Tapera.
Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan kewajiban Tapera menguras pendapatan masyarakat rendah, sedangkan biaya hidup semakin tinggi dan ditambah pula adanya potongan upah untuk BPJS dan biaya lainnya.
Kemudian Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 diajukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mengujikan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera.
Menurut KSBSI, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. KSBSI menyebutkan upah pekerja/buruh mandiri masih kecil bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, namun diharuskan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar termasuk Tapera, sehingga program Tapera ini tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Terakhir, Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 diajukan sejumlah organisasi serikat pekerja, antara lain, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Para Pemohon mengujikan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera. Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Para Pemohon mendalilkan kewajiban menjadi anggota Tapera bertentangan dengan konstitusi. Sebab, ketentuan tersebut bersifat wajib atau memaksa seolah-olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa untuk diikuti setiap pekerja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR. (nia)