Indonesiainside.id – Kebijakan pendidikan gratis di Indonesia memasuki babak baru. Komisi X DPR RI menegaskan program wajib belajar dan sekolah gratis untuk jenjang SD hingga SMP tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, tetapi juga harus diterapkan di sekolah swasta sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan skema implementasi dan pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap. Pembahasan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Bappenas, serta Kementerian Keuangan.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan penyusunan skema dilakukan karena putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib dijalankan oleh pemerintah.
“Ini karena mandatori dari putusan MK yang (bersifat) memaksa. Jadi istilahnya bukan lagi sekadar wajib belajar, tapi SD dan SMP harus gratis, baik di negeri maupun swasta. Skemanya sedang dibuat dan disimulasikan oleh pemerintah,” kata Fikri di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (30/6).
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya datang dari sejumlah sekolah swasta unggulan di kota-kota besar yang khawatir standar pembiayaan dari pemerintah akan berdampak pada kualitas pendidikan dan fasilitas yang selama ini mereka tawarkan.
“Ada sekolah-sekolah (swasta) tertentu, yang favorit dan sebagainya, yang di kota-kota besar, mereka tidak mau, nanti standar dan kualitasnya akan turun,” ungkapnya.
Fikri menegaskan Komisi X DPR tetap berkomitmen menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, apabila implementasi secara menyeluruh belum memungkinkan dalam waktu dekat, kebijakan sekolah swasta gratis dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing kelompok sekolah.
“Nanti skemanya seperti apa, belum selesai, tapi Komisi X bersepakat, karena bagaimanapun itu putusan MK, jadi nggak bisa kemudian diabaikan begitu saja. Kalau toh misalnya tidak mungkin sekarang semuanya, bertahap harus dilakukan,“ pungkasnya.
Pemerintah kini masih menyusun formulasi terbaik agar kebijakan sekolah gratis di SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan sekaligus tetap menjaga keberlangsungan operasional sekolah swasta di berbagai daerah.